Jakarta – Program penertiban kawasan hutan yang dijalankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali menjadi sorotan. Di balik klaim keberhasilan mengembalikan jutaan hektare kawasan hutan kepada negara dan menyetor puluhan triliun rupiah ke kas negara, sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut menyimpan persoalan hukum serta berpotensi bertentangan dengan tujuan pemulihan hutan.
Sejak dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, Satgas PKH mengklaim telah melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas sekitar 5,9 juta hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 4,12 juta hektare diserahkan kepada BUMN perkebunan sawit, PT Agrinas Palma Nusantara, sementara sisanya akan dipulihkan sebagai kawasan konservasi.
Pemerintah menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya pemulihan aset negara dan penertiban kawasan hutan yang selama ini dikuasai secara tidak sah oleh korporasi maupun pihak lainnya.
Namun, kebijakan tersebut menuai kritik dari sejumlah organisasi lingkungan dan pemerhati hukum. Mereka mempertanyakan dasar hukum pengambilalihan lahan oleh negara melalui mekanisme yang disebut "penguasaan kembali kawasan hutan".
Menurut Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), konsep tersebut tidak dikenal dalam regulasi kehutanan sebelumnya dan baru muncul setelah terbitnya Perpres Nomor 5 Tahun 2025 di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, muncul pertanyaan terkait penyerahan jutaan hektare lahan hasil penertiban kepada PT Agrinas Palma Nusantara yang bergerak di sektor perkebunan sawit dan biodiesel. Langkah tersebut dinilai bertolak belakang dengan tujuan pemulihan kawasan hutan dan rehabilitasi lahan kritis yang selama ini menjadi komitmen pemerintah.
Peneliti dari Auriga Nusantara menilai jika lahan yang diambil alih negara kemudian kembali dimanfaatkan untuk perkebunan sawit, maka tujuan pemulihan ekosistem hutan berpotensi tidak tercapai.
"Kawasan hutan yang rusak seharusnya dipulihkan fungsi ekologisnya, bukan sekadar berpindah pengelola lalu tetap digunakan untuk aktivitas yang sama," ujar salah seorang peneliti.
Sorotan juga muncul terhadap posisi PT Agrinas Palma Nusantara yang menerima pengelolaan lahan hasil penertiban. Perusahaan tersebut merupakan transformasi dari BUMN PT Indra Karya yang pada awal 2025 dialihkan fokus usahanya ke sektor perkebunan kelapa sawit dan biodiesel.
Sejumlah pihak mempertanyakan transparansi pengelolaan lahan hasil penertiban, termasuk mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga serta manfaat yang benar-benar diterima masyarakat dari pengelolaan aset tersebut.
Di sisi lain, Satgas PKH menegaskan bahwa langkah yang dilakukan bukan penyitaan aset, melainkan penguasaan kembali kawasan hutan yang merupakan milik negara. Pemerintah juga menilai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
Hingga saat ini, perdebatan mengenai legalitas, transparansi, dan tujuan akhir program penertiban kawasan hutan masih terus berlangsung. Berbagai kalangan berharap pemerintah dapat memastikan bahwa upaya penertiban tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga benar-benar mampu memulihkan fungsi hutan serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. :::
Fredy Legito
0 Komentar