Dalam forum tersebut, Ria Norsan menggambarkan kondisi keuangan daerah dengan perumpamaan yang cukup keras. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini menghadapi tekanan berlapis yang membuat ruang fiskal semakin sempit.
"Kondisi daerah saat ini seperti sudah dikejar anjing gila, ditimpa tangga, terjatuh, lalu dikejar anjing gila lagi," ungkapnya di hadapan peserta rapat.
Menurut Ria Norsan, terdapat dua persoalan utama yang saat ini menjadi beban besar bagi pemerintah daerah, yakni pembiayaan gaji PPPK serta pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Kedua persoalan tersebut dinilai membutuhkan perhatian dan solusi konkret dari pemerintah pusat agar tidak semakin membebani kemampuan fiskal daerah.
Belanja Pegawai Berhasil Ditekan
Ria Norsan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah berupaya melakukan berbagai langkah efisiensi untuk menjaga kesehatan keuangan daerah. Salah satu hasilnya adalah keberhasilan menekan proporsi belanja pegawai hingga berada pada angka 28,88 persen.
Menurutnya, capaian tersebut diperoleh melalui kombinasi efisiensi anggaran dan upaya peningkatan pendapatan daerah.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan situasi yang dihadapi pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Sejumlah daerah masih menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat akibat kewajiban pembayaran gaji pegawai.
Hanya Sambas yang Dinilai Aman
Dalam paparannya, Ria Norsan menyebut hanya Kabupaten Sambas yang dinilai mampu menjaga komposisi belanja pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, beberapa daerah lain masih berjuang menyesuaikan kemampuan keuangan dengan kebutuhan pembayaran pegawai yang terus meningkat.
Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya enam pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat mengalami tekanan keuangan yang sangat berat hingga nyaris kolaps.
Bahkan, menurutnya, sejumlah daerah terpaksa memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari bank daerah guna memastikan pembayaran gaji PPPK tetap berjalan.
"Enam kabupaten dan kota di Kalbar nyaris kolaps dan terpaksa dibantu melalui pinjaman bank daerah untuk membayar gaji PPPK," ujarnya.
Tidak Mungkin Merumahkan PPPK
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Ria Norsan menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak mungkin mengambil langkah dengan merumahkan PPPK yang telah direkrut dan menjalankan tugas pelayanan publik.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan hanya sulit dilakukan secara administratif, tetapi juga tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap para pegawai yang telah bekerja untuk masyarakat.
"Tidak mungkin kami merumahkan PPPK. Itu tidak manusiawi," tegasnya.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian dalam rapat karena persoalan serupa juga disampaikan oleh sejumlah kepala daerah lain dari berbagai wilayah di Indonesia.
Daerah Minta Solusi dari Pemerintah Pusat
Dalam rapat kerja tersebut, sejumlah kepala daerah mengungkapkan harapan agar pemerintah pusat dapat menyiapkan skema pendanaan yang lebih berkelanjutan terkait pembiayaan PPPK.
Mereka menilai kebutuhan pembayaran gaji PPPK yang terus meningkat tidak sepenuhnya dapat ditanggung oleh kemampuan fiskal daerah, terutama bagi daerah yang memiliki kapasitas pendapatan asli daerah (PAD) yang terbatas.
Para kepala daerah berharap pemerintah pusat dapat menghadirkan formulasi kebijakan yang memberikan kepastian pendanaan sehingga pelayanan publik tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.
Persoalan pembiayaan PPPK sendiri kini menjadi salah satu isu yang banyak disoroti pemerintah daerah di berbagai wilayah karena berkaitan langsung dengan keseimbangan anggaran, kualitas pelayanan publik, serta keberlanjutan program pembangunan daerah.
Bagi Kalimantan Barat, isu tersebut menjadi semakin penting mengingat masih terdapat sejumlah daerah yang memiliki keterbatasan fiskal dan bergantung cukup besar pada transfer dana dari pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Fredy Legito
0 Komentar