Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan tanggapan terkait penangkapan lima Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Teguh Widodo mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK sebagai bagian dari upaya bersama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
"BPK menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK sebagai bagian dari sinergi dan upaya bersama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Teguh dalam keterangan resminya, Kamis (11/6/2026).
BPK menyatakan akan bersikap kooperatif serta memberikan dukungan data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Sejalan dengan hal tersebut, kami akan memproses seluruh pegawai yang diduga terlibat dalam peristiwa ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE)," jelas Teguh.
Menurutnya, BPK selama ini telah menjalankan berbagai program manajemen integritas dengan menerapkan prinsip tidak ada toleransi atau zero tolerance terhadap setiap bentuk pelanggaran integritas yang dilakukan oleh pegawai.
"BPK berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan memperkuat manajemen integritas secara berkelanjutan," ujarnya.
Diketahui, lima ASN BPK tersebut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait perkara dugaan suap yang menyeret Bupati Muara Enim, Edison.
KPK sebelumnya menyampaikan bahwa OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam proses audit, khususnya terkait pengadaan smart board.
KPK menduga adanya pemberian suap dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pihak BPK agar Kabupaten Muara Enim tetap memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Kasus tersebut kini masih dalam proses penanganan dan pendalaman oleh KPK.
Fredy Legito
0 Komentar