Breaking News

Rapat RAT KSHD 2 Berlangsung Panas, Anggota Pertanyakan Luasan Plasma dan Desak PT RWK Jelaskan Implementasi SK Bupati Sambas



Rapat RAT KSHD 2 Berlangsung Panas, Anggota Pertanyakan Luasan Plasma dan Desak PT RWK Jelaskan Implementasi SK Bupati Sambas

SAMBAS – Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Serba Usaha Harapan Damai (KSHD) 2 yang digelar di Kota Singkawang pada 24 Juni 2026 berlangsung penuh dinamika. Pertemuan yang diharapkan menjadi momentum penyelesaian berbagai persoalan kemitraan plasma justru diwarnai sejumlah pertanyaan kritis dari anggota koperasi terhadap pengurus maupun pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT RWK.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah laporan mengenai luas lahan yang disebut telah digarap mencapai sekitar 800 hektare. Sejumlah anggota koperasi mengaku belum yakin terhadap data tersebut dan meminta adanya pembuktian secara terbuka disertai dokumen maupun data lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut para anggota, transparansi menjadi hal yang sangat penting agar seluruh peserta koperasi memperoleh kepastian mengenai perkembangan pembangunan kebun plasma yang selama ini menjadi hak mereka.

Penandatanganan MoU Belum Tercapai

Salah seorang anggota KSHD 2, Maryani, yang hadir dalam RAT menyampaikan bahwa belum tercapainya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara anggota koperasi dan PT RWK berpotensi menimbulkan persoalan terhadap mekanisme pembagian hasil plasma di kemudian hari.

Menurutnya, anggota koperasi meminta seluruh persoalan mendasar diselesaikan terlebih dahulu sebelum adanya kesepakatan baru.

"Anggota meminta kejelasan terlebih dahulu mengenai Surat Keputusan Calon Peserta Calon Lokasi (SK CPCL) Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bupati Sambas. Selama persoalan itu belum dijelaskan secara terbuka, kami khawatir akan menimbulkan masalah dalam pembagian hak plasma," ujar Maryani.

Ia menambahkan, anggota koperasi yang berasal dari Kecamatan Subah berharap seluruh proses kemitraan dilakukan secara terbuka dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mantan Ketua KSHD 2 Angkat Bicara

Mantan Ketua KSHD 2, Achiang, turut menyampaikan pandangannya terhadap persoalan yang hingga kini dinilai belum memperoleh penyelesaian.

Menurutnya, perusahaan perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai implementasi sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan kebun plasma.

Achiang menilai masyarakat selama ini masih mempertanyakan hubungan antara SK Bupati Sambas Tahun 2008 dengan SK Bupati Sambas Tahun 2009, yang menurutnya memiliki keterkaitan langsung dengan hak-hak anggota koperasi.

"Perusahaan perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana implementasi SK Bupati Sambas Tahun 2008 dan SK Tahun 2009. Masyarakat berhak mengetahui karena hal itu berkaitan dengan hak plasma mereka," katanya.

Ia menjelaskan, berdasarkan pemahamannya, SK Bupati Sambas Tahun 2008 berkaitan dengan penerbitan izin lokasi seluas sekitar 2.500 hektare yang diperuntukkan bagi Koperasi KSHD.

Menurutnya, kejelasan mengenai pelaksanaan kedua keputusan tersebut menjadi penting agar tidak terus menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Anggota Minta Transparansi

Sejumlah anggota koperasi berharap pengurus maupun perusahaan dapat membuka seluruh dokumen yang berkaitan dengan pembangunan kebun plasma, termasuk data luasan lahan, perkembangan pembangunan, daftar peserta, hingga dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan kemitraan.

Mereka menilai keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan antara perusahaan, koperasi, dan masyarakat.

Selain itu, anggota berharap pemerintah daerah turut memfasilitasi penyelesaian persoalan agar hak-hak masyarakat sebagai peserta plasma memperoleh kepastian hukum dan kepastian usaha.

Ruang Klarifikasi Terbuka

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak PT RWK, pengurus KSHD 2, maupun Pemerintah Kabupaten Sambas terkait berbagai pernyataan yang disampaikan dalam RAT tersebut.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sebagai bentuk pelaksanaan asas keberimbangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Seluruh informasi yang disampaikan narasumber dalam berita ini merupakan pernyataan mereka dan masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Fredy Legito 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.