Pontianak – Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Barat kembali mengingatkan para pelaku usaha yang menggunakan musik untuk kepentingan komersial agar memenuhi kewajiban pembayaran royalti kepada para pencipta lagu dan pemegang hak cipta.
Kewajiban tersebut berlaku bagi berbagai tempat usaha seperti hotel, restoran, kafe, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, hingga lokasi usaha lainnya yang memanfaatkan musik sebagai bagian dari layanan atau aktivitas bisnis.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv Yankum) Kemenkum Kalimantan Barat, Farida, menegaskan bahwa pembayaran royalti merupakan bentuk penghargaan terhadap karya intelektual para musisi, pencipta lagu, dan pelaku seni budaya yang telah menghasilkan karya yang dinikmati masyarakat luas.
"Royalti menjadi bagian yang sangat penting karena kita tahu Kalimantan Barat ini memiliki banyak tempat-tempat usaha dan agar pemusik, pelaku budaya dan yang memiliki semua hasil karya itu bisa memperoleh royalti secara layak dan baik," ujar Farida saat ditemui usai kegiatan Sosialisasi Penguatan Pemahaman Royalti dan Hak Cipta di Era Digital di Novotel Pontianak, Rabu (10/6/2026).
Pelanggar Akan Diberi Somasi Terlebih Dahulu
Sementara itu, Analis Hukum Ahli Madya Direktorat Jenderal Hak Cipta dan Desain Industri, Wahyu Jati Pramanto, menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran royalti tidak dilakukan secara langsung melalui proses pidana.
Menurutnya, apabila ditemukan pelanggaran penggunaan musik tanpa izin atau tanpa pembayaran royalti, pihak terkait akan lebih dahulu memberikan surat peringatan atau somasi kepada pelaku usaha.
"Kalau misalnya ada temuan, nanti mereka akan melakukan langkah-langkah tidak langsung melaporkan ke penyidik Polri atau DJKI, tapi nanti mereka akan membuat surat somasi dulu," jelas Wahyu.
Somasi tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya sebelum dilakukan langkah hukum lebih lanjut.
LMKN Berperan dalam Pengawasan dan Penegakan
Wahyu menjelaskan bahwa pengawasan serta pengelolaan penghimpunan royalti dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), lembaga yang memiliki kewenangan untuk mewakili kepentingan para pencipta lagu dan pemegang hak terkait.
Dalam menjalankan tugasnya, LMKN dapat menunjuk perwakilan atau kuasa hukum di daerah untuk melakukan pengawasan, penagihan royalti, hingga pendampingan dalam proses penegakan hukum.
"Biasanya mereka akan melibatkan atau memberikan kuasa kepada penasihat hukum atau memiliki keterwakilan di daerah. Dalam aturan, LMKN memiliki kewajiban membentuk kepanjangan tangan di daerah. Selain melakukan penghimpunan royalti, mereka juga mewakili kepentingan para pemegang hak dalam penegakan hukum," tegasnya.
Lindungi Hak Pencipta dan Industri Kreatif
Kemenkum Kalbar berharap semakin banyak pelaku usaha memahami pentingnya perlindungan hak cipta, khususnya dalam penggunaan musik untuk kegiatan komersial.
Pembayaran royalti dinilai bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk dukungan nyata terhadap keberlangsungan industri kreatif nasional. Dengan terpenuhinya hak ekonomi para pencipta lagu dan musisi, ekosistem seni dan budaya di Indonesia diharapkan dapat terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.
Pemerintah juga mengingatkan bahwa penggunaan karya musik secara komersial tanpa izin maupun tanpa pembayaran royalti berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hak cipta.
Fredy Legito
0 Komentar