Jumat, 12 Juni 2026
KUBU RAYA – Dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang berasal dari area PLTD Padang Tikar, tepatnya di Desa Padang Tikar 2, Kabupaten Kubu Raya, disebut telah berlangsung sejak tahun 2024 dan berdampak langsung pada lahan kebun milik warga bernama Muhammad Hidayat.
Menurut keterangan, pencemaran tersebut berupa limbah oli dan solar yang diduga meresap hingga ke area kebun milik yang bersangkutan. Sebelumnya, Muhammad Hidayat telah menyampaikan informasi kepada petugas PLN setempat terkait kondisi tersebut, namun tidak mendapatkan respons sebagaimana mestinya.
Pada bulan Maret 2026, Muhammad Hidayat kemudian memberikan kuasa kepada saudaranya, D. Supriadi (50), untuk menindaklanjuti persoalan tersebut kepada pihak PLN. Setelah menerima kuasa, D. Supriadi menyampaikan surat pengaduan kepada pihak PLN Wilayah Kalimantan Barat dan diterima melalui petugas keamanan yang kemudian mempertemukannya dengan bagian K3 atas nama Aditya.
Dalam pertemuan tersebut, pihak K3 menyampaikan bahwa kewenangan PLTD Padang Tikar berada di bawah PT PLN Nusa Daya Kalimantan Barat. Berdasarkan informasi tersebut, D. Supriadi kemudian mendatangi kantor PT PLN Nusa Daya Kalimantan Barat di Jalan Parit Haji Husin II, Kota Pontianak, dengan harapan memperoleh solusi atas dugaan pencemaran lingkungan tersebut.
Namun, pihak PLN Nusa Daya Kalbar diduga tidak memberikan respons yang diharapkan. Bahkan, menurut keterangan, pengaduan tersebut dinilai tidak ditindaklanjuti secara serius dan terkesan diabaikan. Dalam kesempatan tersebut, disebutkan pula adanya pernyataan dari pihak PLN Nusa Daya Kalbar yang disampaikan oleh petugas bernama Michael Manurung, didampingi staf bernama Nanda, yang terkesan tidak memberikan tanggapan konstruktif terhadap laporan tersebut.
Terkait kondisi itu, pihak pelapor menilai bahwa PLN Nusa Daya Kalbar belum menjalankan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang menyatakan bahwa korban pencemaran lingkungan berhak mendapatkan pemulihan serta kompensasi atas kerusakan lahan yang terkontaminasi bahan kimia.
Akibat dugaan pencemaran tersebut, beberapa pohon kelapa milik Muhammad Hidayat dilaporkan mati dan lahan tidak lagi dapat ditanami seperti sebelumnya.
Setelah tidak memperoleh penyelesaian dari pihak PLN Nusa Daya Kalbar, laporan kemudian dilanjutkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya dan diteruskan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada tindak lanjut berupa peninjauan langsung ke lokasi.
Pihak pelapor berharap agar lahan yang terdampak dapat segera dipulihkan sehingga kembali dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Jika dibiarkan, pencemaran dikhawatirkan akan meluas hingga ke area aliran sungai dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya para nelayan di sekitar wilayah tersebut.
Penulis (DS)
0 Komentar