TANGERANG – PT Cita Karya Manunggal Pratama (CKMP), anak perusahaan PT Paramount, memberikan klarifikasi terkait polemik transaksi jual beli tanah seluas 2,4 hektare yang berlokasi di Kecamatan Kadu, Kabupaten Tangerang. Perusahaan menegaskan transaksi tersebut telah dilakukan secara resmi melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Kuasa Hukum PT CKMP, Jefry Praniko, menyampaikan bahwa transaksi antara PT CKMP dengan John Gerki Morin telah disepakati dan dituangkan dalam Akta Pelepasan Hak yang dibuat serta ditandatangani di hadapan Notaris Muhammad Abror di Kabupaten Tangerang pada 27 Desember 2023.
“Pada 27 Desember 2023, PT CKMP dan John Gerki Morin telah mencapai kesepakatan jual beli atas tanah yang saat ini menjadi perhatian publik. Transaksi tersebut dituangkan dalam Akta Pelepasan Hak yang dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris,” ujar Jefry dalam keterangannya.
Menurutnya, seluruh rangkaian transaksi telah diselesaikan dengan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana tertuang dalam dokumen tersebut, termasuk kewajiban pembayaran atas bidang tanah yang diperjualbelikan.
PT CKMP memastikan proses pembelian dilakukan melalui tahapan pemeriksaan dokumen serta verifikasi sebelum transaksi berlangsung.
“Kami memastikan transaksi tanah John Morin dengan PT CKMP dilakukan melalui proses dan prosedur yang ditentukan. PT CKMP telah memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Akta Pelepasan Hak serta menyerahkan hak yang menjadi bagian John Morin,” katanya.
PT CKMP Pertanyakan Pengaitan Nama Bupati Tanggamus
Terkait munculnya pengaitan nama Bupati Tanggamus Mohammad Saleh Asnawi dalam persoalan tersebut, Jefry mengaku tidak memahami dasar keterkaitan tersebut.
Ia menjelaskan, berdasarkan dokumen yang dimiliki perusahaan, pihak yang tercatat dalam Akta Pelepasan Hak adalah John Gerki Morin dan PT CKMP.
“Kami agak bingung mengapa nama Bapak Saleh Asnawi dikaitkan dalam persoalan tanah John Morin. Jika ingin melihat konstruksi hukum, seharusnya mengacu pada dokumen Akta Pelepasan Hak yang menjadi dasar transaksi,” ujarnya.
Jefry menegaskan PT CKMP dalam setiap transaksi tanah selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan itikad baik dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan serta aspek legal lainnya.
“Dalam setiap transaksi tanah, baik dengan John Morin maupun pihak lainnya, kami selalu melakukan pemeriksaan dokumen dan konfirmasi terhadap hal-hal yang diperlukan agar transaksi berjalan sesuai ketentuan hukum,” jelasnya.
Perusahaan Akui Ada Kekhawatiran Akibat Riwayat Sengketa
Meski mengklaim transaksi dilakukan secara prosedural, PT CKMP mengakui perkembangan polemik yang muncul belakangan sempat menimbulkan kekhawatiran.
Jefry mengatakan, tanah yang menjadi objek transaksi tersebut diketahui pernah menjadi objek sengketa dalam beberapa proses hukum.
“Melihat perkembangan pemberitaan belakangan ini, sempat terlintas penyesalan telah melakukan transaksi dengan John Morin. Bukan karena alasan lain, tetapi karena tanah tersebut beberapa kali menjadi objek sengketa di sejumlah peradilan,” ungkapnya.
Namun demikian, PT CKMP menyatakan akan tetap mengikuti perkembangan persoalan tersebut dan mengambil langkah hukum apabila diperlukan untuk melindungi hak perusahaan.
“Kami akan terus memantau perkembangan persoalan ini. Karena seluruh aktivitas kami berdasarkan hukum, tentu kami akan menggunakan instrumen hukum yang tersedia untuk mempertahankan hak-hak kami atas tanah yang telah selesai ditransaksikan,” tegas Jefry.
Tanggapi Pernyataan John Morin di Media Sosial
Jefry juga menanggapi pernyataan John Morin melalui akun media sosial yang meminta agar peresmian gerbang tol Cibitung ditunda.
Menurutnya, pernyataan tersebut dinilai dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap PT CKMP di tengah masyarakat.
“Kami menilai pernyataan tersebut tidak bijak karena berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap perusahaan,” ujarnya.
PT CKMP berharap polemik yang berkembang tidak berdampak pada perusahaan yang merasa telah membeli tanah tersebut dengan dasar itikad baik.
“Kami berharap persoalan tanah John Morin ini tidak menimbulkan kerugian bagi PT CKMP yang telah melakukan pembelian dengan itikad baik,” pungkasnya.
Pemberitaan ini memuat klarifikasi dari pihak PT CKMP. Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak lain yang berkaitan dengan persoalan tersebut sesuai prinsip Kode Etik Jurnalistik.
Fredy Legito
0 Komentar