Bandung Barat – Proyek budidaya jagung yang disebut bagian dari program ketahanan pangan di Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, menuai sorotan setelah sejumlah pekerja mengaku belum menerima pembayaran upah selama beberapa bulan.
Sebanyak 150 pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut, mulai dari petani, staf administrasi, hingga petugas keamanan, mengklaim hak mereka belum dibayarkan dengan total nilai tunggakan mencapai sekitar Rp899 juta.
Para pekerja menyebut keterlambatan pembayaran terjadi dalam rentang waktu empat hingga enam bulan terakhir. Kondisi tersebut memicu aksi protes di kantor pengelola proyek yang berada di Desa Kanangasari pada 10 Juni 2026.
Aksi tersebut sempat menjadi perhatian publik setelah sejumlah warga merekam kedatangan para pekerja yang meminta kepastian pembayaran upah yang sebelumnya dijanjikan akan dibayarkan pada hari itu.
Petugas keamanan proyek, Ahmad Sujai, membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia mengatakan para pekerja datang karena merasa kecewa setelah pembayaran yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi.
“Betul, itu kejadian tanggal 10 Juni sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka meminta upah yang dijanjikan pengusaha bakal dibayar hari itu. Karena tidak ada kepastian, mereka mendatangi kantor,” ujar Sujai.
Ada Janji Pembayaran Bertahap
Setelah aksi berlangsung, pihak pengelola proyek dan perwakilan pekerja disebut melakukan mediasi. Dalam pertemuan tersebut muncul komitmen pembayaran secara bertahap.
Namun hingga kini, para pekerja mengaku belum menerima pembayaran tersebut.
“Intinya dalam pertemuan itu ada kesiapan membayar secara bertahap. Tapi sampai sekarang belum, karena saya juga termasuk yang belum dibayar,” kata Sujai.
Salah seorang petani, Aan, mengatakan pembayaran sebenarnya sempat dilakukan pada awal proyek berjalan. Namun setelah itu pembayaran mulai tersendat.
“Bukan sepenuhnya tidak dibayar. Selama enam bulan kerja baru dibayar dua bulan,” ungkap Aan.
Berdasarkan pendataan internal proyek, nilai tunggakan disebut mencapai sekitar Rp899 juta untuk sekitar 150 pekerja. Besaran tunggakan berbeda-beda tergantung masa kerja dan nilai upah masing-masing pekerja.
Diklaim Berkaitan dengan Program Ketahanan Pangan
Proyek budidaya jagung tersebut sebelumnya diketahui menjadi bagian dari kegiatan ketahanan pangan dan sempat melibatkan kegiatan penanaman maupun panen bersama jajaran kepolisian daerah Jawa Barat.
Namun dugaan persoalan pembayaran upah kini menjadi perhatian dan telah masuk dalam penanganan aparat penegak hukum.
Humas Polres Cimahi, Gofur Supangkat, membenarkan adanya laporan terkait dugaan tunggakan pembayaran tersebut.
“Sudah ada aduan. Ini kasusnya ditangani Krimum Polda Jabar,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola proyek belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan keterlambatan pembayaran upah kepada para pekerja.
Kasus ini masih dalam proses penanganan dan pendalaman oleh pihak berwenang untuk memastikan fakta serta tanggung jawab masing-masing pihak.
(Redaksi)
#BandungBarat #KetahananPangan #JawaBarat #Buruh #UpahBuruh #Polri #BeritaIndonesia #KabarNasional
0 Komentar