Jakarta – Program besar pemerintah melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang ditargetkan mencapai puluhan ribu unit di seluruh Indonesia mulai menuai sorotan. Di balik target pembentukan sekitar 40 ribu koperasi desa, muncul pertanyaan besar mengenai kesiapan ekonomi desa, kemampuan pengelolaan, hingga potensi risiko penggunaan dana negara.
Program yang digadang-gadang menjadi penggerak ekonomi rakyat tersebut disebut membawa skema pembiayaan hingga sekitar Rp3 miliar per koperasi. Namun sejumlah pihak mempertanyakan apakah seluruh desa memiliki kemampuan yang sama dalam mengelola koperasi, mengingat kondisi ekonomi, infrastruktur, pasar, serta sumber daya manusia setiap daerah sangat berbeda.
Analisis terhadap perkembangan Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan adanya tantangan besar. Tidak semua desa memiliki aktivitas ekonomi yang kuat untuk menopang keberlangsungan koperasi.
Ada desa yang memiliki pasar aktif, berada di jalur perdagangan, memiliki sektor pertanian produktif, dan mampu menggerakkan transaksi ekonomi. Namun di sisi lain, terdapat desa yang masih menghadapi persoalan mendasar seperti minimnya aktivitas ekonomi, keterbatasan infrastruktur, hingga banyaknya penduduk usia produktif yang memilih bekerja di luar daerah.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan: apakah satu pola koperasi dengan model usaha yang hampir seragam dapat diterapkan kepada seluruh desa di Indonesia yang memiliki karakter berbeda-beda?
Beberapa bidang usaha yang diarahkan dalam program ini seperti pangan, simpan pinjam, klinik, apotek, pergudangan, dan logistik dinilai membutuhkan kesiapan pasar serta kemampuan manajemen yang tidak sederhana.
Jika tidak dilakukan pemetaan secara matang, koperasi yang dibangun berpotensi hanya menjadi badan usaha administratif tanpa aktivitas ekonomi yang nyata.
Risiko Dana Besar Tanpa Kesiapan Pasar
Program koperasi desa dengan dukungan dana besar dinilai memiliki tantangan utama, yaitu bagaimana memastikan dana tersebut benar-benar berputar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pertanyaan penting yang muncul adalah:
Apakah setiap desa sudah memiliki pasar yang cukup untuk mengembangkan usaha koperasi?
Apakah pengurus koperasi memiliki kemampuan mengelola dana miliaran rupiah secara profesional?
Bagaimana mekanisme pengawasan agar dana tidak salah sasaran atau menjadi sumber masalah baru di tingkat desa?
Sebab dalam praktiknya, keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh modal, tetapi juga oleh kemampuan membaca kebutuhan masyarakat, tata kelola, transparansi, dan pengawasan.
Desa dengan ekonomi kuat kemungkinan lebih cepat berkembang. Namun desa yang ekonominya masih lemah justru berpotensi kesulitan menjalankan koperasi apabila tidak mendapat pendampingan yang tepat.
Jangan Kejar Jumlah, Lupakan Kualitas
Program besar seperti Koperasi Desa Merah Putih dinilai perlu mengutamakan kualitas dibanding sekadar mengejar jumlah pembentukan.
Keberhasilan sebuah koperasi bukan hanya dilihat dari jumlah koperasi yang berdiri atau banyaknya peresmian, tetapi dari keberlanjutan usaha, manfaat bagi anggota, serta kemampuan bertahan dalam jangka panjang.
Apabila koperasi tidak mampu berjalan, maka risiko terbesar bukan hanya ditanggung anggota koperasi, tetapi juga dapat berdampak terhadap keuangan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Perlu Evaluasi dan Transparansi
Sejumlah pihak mendorong pemerintah melakukan evaluasi secara terbuka terhadap koperasi yang telah berjalan.
Data perkembangan transaksi, laporan keuangan, serta tingkat keberhasilan koperasi dinilai perlu dibuka agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan.
Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu melakukan pemetaan ulang antara desa yang siap menjalankan koperasi dan desa yang masih membutuhkan penguatan ekonomi dasar terlebih dahulu.
Program Koperasi Desa Merah Putih pada dasarnya memiliki tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Namun keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada perencanaan, pengawasan, transparansi, dan kemampuan pemerintah membaca kondisi nyata di lapangan.
Jangan sampai program yang seharusnya menjadi solusi ekonomi rakyat justru berubah menjadi persoalan baru akibat lemahnya persiapan dan pengawasan.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar