Ketentuan tersebut muncul dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) RUU Polri di Komisi III DPR RI pada Senin (8/6/2026). Pemerintah dan DPR disebut telah menyepakati pengaturan yang memungkinkan anggota Polri aktif ditempatkan pada kementerian, lembaga negara, maupun institusi lain yang dinilai membutuhkan keahlian tertentu yang dimiliki personel kepolisian.
Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menjelaskan bahwa ketentuan tersebut diatur dalam usulan Pasal 28A RUU Polri. Menurutnya, anggota Polri dapat mengisi jabatan di luar organisasi kepolisian sepanjang berkaitan dengan fungsi-fungsi kepolisian, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga mengusulkan agar anggota Polri aktif dapat ditempatkan di kementerian atau lembaga yang secara khusus membutuhkan kompetensi dan keahlian yang dimiliki anggota kepolisian.
Tidak hanya itu, dalam rumusan yang dibahas, peluang penugasan anggota Polri aktif juga dapat dilakukan berdasarkan penugasan langsung dari Presiden. Ketentuan inilah yang kemudian memunculkan berbagai respons dan kekhawatiran dari sejumlah kalangan.
Sebagian pihak menilai aturan tersebut berpotensi memperluas keterlibatan anggota Polri aktif dalam jabatan-jabatan sipil. Kekhawatiran yang mengemuka adalah munculnya kembali praktik yang dinilai menyerupai konsep "dwifungsi", yakni kondisi ketika aparat keamanan memiliki peran ganda dalam ranah keamanan sekaligus pemerintahan sipil.
Perdebatan semakin menghangat karena Indonesia memiliki sejarah panjang terkait pemisahan fungsi aparat keamanan dan birokrasi sipil pasca reformasi 1998. Reformasi kelembagaan saat itu dilakukan untuk memperkuat profesionalisme institusi negara dan memastikan adanya batas yang jelas antara kewenangan sipil dan aparat keamanan.
Dalam rapat pembahasan tersebut, anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta sempat mempertanyakan kesesuaian ketentuan tersebut dengan TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 yang mengatur kedudukan TNI dan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, sinkronisasi dengan berbagai aturan yang lebih tinggi menjadi penting agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun konstitusional di kemudian hari.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah menyatakan bahwa pengaturan lebih rinci mengenai mekanisme, batasan, dan kriteria penempatan anggota Polri aktif di luar institusi kepolisian akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP).
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan memberikan dukungan terhadap usulan tersebut dengan catatan bahwa rumusan fungsi kepolisian harus tetap selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum.
Di tengah pembahasan yang masih berlangsung, sejumlah pengamat hukum, akademisi, serta kelompok masyarakat sipil mulai memberikan perhatian khusus terhadap substansi RUU Polri. Mereka menilai setiap perubahan regulasi yang menyangkut kewenangan institusi penegak hukum harus dilakukan secara transparan, melibatkan partisipasi publik yang luas, serta mempertimbangkan semangat reformasi yang selama ini menjadi fondasi sistem demokrasi Indonesia.
Hingga saat ini, pembahasan RUU Polri masih terus berlangsung di DPR bersama pemerintah. Publik pun menanti bagaimana rumusan final aturan tersebut nantinya akan disusun, termasuk sejauh mana batas kewenangan anggota Polri aktif dalam menduduki jabatan sipil di luar institusi kepolisian.
Perdebatan mengenai efektivitas pemerintahan, kebutuhan akan keahlian khusus, serta pentingnya menjaga profesionalisme dan netralitas institusi negara diperkirakan akan terus menjadi isu utama dalam pembahasan RUU Polri ke depan.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar