JAKARTA – Polemik terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat setelah muncul tudingan adanya keterlibatan pihak politik dalam gerakan mahasiswa yang menyuarakan kritik terhadap program tersebut.
Nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga sejumlah perguruan tinggi disebut dalam polemik tersebut. Namun pihak-pihak yang merasa dikaitkan langsung memberikan klarifikasi dan membantah adanya keterlibatan resmi.
Persoalan bermula dari konferensi pers BEM Bersatu yang digelar di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (16/6/2026). Dalam forum tersebut, juru bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, menyoroti dugaan adanya upaya menunggangi gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik tertentu.
Rahmat menyebut pihaknya menolak segala bentuk intervensi politik praktis terhadap gerakan mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa harus tetap menjadi ruang kritik publik yang independen.
“Kami menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” ujar Rahmat.
Ia juga menyinggung sejumlah nama yang dianggap memiliki keterkaitan dengan kelompok politik tertentu. Salah satu yang disebut adalah mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, yang dikaitkan berdasarkan dugaan kepemilikan kendaraan yang digunakan.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat respons dari PDIP.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah membantah keras tudingan bahwa partainya terlibat dalam aksi mahasiswa maupun menggerakkan demonstrasi terkait MBG.
“Dipastikan, PDI Perjuangan, sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum, terhadap berbagai demonstrasi maupun turunnya adik-adik mahasiswa, tidak ada sama sekali keterlibatan dari PDI Perjuangan,” kata Said.
Menurut Said, mahasiswa memiliki ruang gerak sendiri dan tidak dapat begitu saja diasumsikan sebagai bagian dari kepentingan partai politik hanya berdasarkan dugaan hubungan atau latar belakang tertentu.
Juru Bicara PDIP Guntur Romli juga menyampaikan bantahan serupa. Ia menilai tudingan yang menghubungkan PDIP dengan gerakan mahasiswa tersebut tidak memiliki dasar yang jelas.
Menurutnya, mengaitkan seseorang dengan organisasi politik hanya berdasarkan kendaraan, hubungan keluarga, maupun dugaan kedekatan tertentu tidak cukup menjadi bukti keterlibatan sebuah partai.
Selain PDIP, sejumlah perguruan tinggi yang namanya disebut dalam forum BEM Bersatu juga memberikan klarifikasi.
Beberapa organisasi mahasiswa dari kampus yang disebut menegaskan bahwa kehadiran individu dalam kegiatan tersebut tidak otomatis mewakili sikap resmi lembaga maupun organisasi kemahasiswaan kampus.
Pihak dari BEM Fakultas Teknik Informatika Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI), BEM Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), serta Universitas Nasional (UNAS) menyatakan bahwa peserta yang hadir tidak membawa mandat resmi dari institusi mereka.
Klarifikasi juga datang dari Aliansi Mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam) yang mempertanyakan adanya pihak yang mengatasnamakan organisasi mahasiswa kampus dalam forum tersebut.
Mereka meminta persoalan ini ditelusuri agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan menjaga nama baik institusi pendidikan.
Polemik ini menjadi sorotan karena menyangkut independensi gerakan mahasiswa, kebebasan menyampaikan kritik publik, serta batas antara aspirasi masyarakat dengan kepentingan politik praktis.
Hingga kini, masing-masing pihak masih memberikan klarifikasi terkait posisi dan keterlibatan mereka dalam isu penolakan maupun kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
(Redaksi)
0 Komentar