JAKARTA – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mengetahui pihak-pihak di balik pembiayaan sejumlah aksi demonstrasi terus menjadi perbincangan nasional. Pernyataan tersebut memunculkan berbagai tanggapan dari tokoh politik, akademisi, hingga masyarakat sipil yang menilai isu dugaan demonstrasi berbayar merupakan persoalan serius yang harus dibuktikan secara terbuka melalui mekanisme hukum.
Dalam pidatonya pada acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026), Presiden Prabowo menyebut dirinya mengetahui adanya pihak yang mendanai aksi demonstrasi.
Bahkan, Presiden mengaku pernah mendengar adanya peserta aksi yang mengakui menerima bayaran sebesar Rp200 ribu untuk mengikuti demonstrasi, tetapi tidak memahami isu yang sedang diperjuangkan.
"Ditanya anak-anak demo, enggak ngerti. Mau demo apa? 'Em... em...' Kami dibayar Rp200 ribu," ujar Prabowo saat berpidato.
Presiden kemudian memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang menurutnya berada di balik pendanaan aksi tersebut.
"Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Saya tahu itu. Mereka tidak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti," kata Presiden yang disambut tepuk tangan para peserta kegiatan.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan nasional. Ia mengibaratkan negara seperti sebuah tim yang sedang bertanding sehingga seluruh rakyat seharusnya memberikan dukungan demi kepentingan bangsa.
Menurut Presiden, kritik tetap diperlukan dalam demokrasi, namun semestinya dilakukan secara konstruktif agar tidak melemahkan semangat pembangunan nasional.
Ganjar: Jangan Semua Demonstrasi Dianggap Bayaran
Pernyataan Presiden tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.
Ganjar menegaskan partainya menghormati setiap pernyataan Presiden. Namun apabila pemerintah memang memiliki informasi mengenai adanya pihak yang membiayai aksi demonstrasi, maka informasi tersebut sebaiknya dibuka kepada publik sekaligus diproses sesuai ketentuan hukum.
"Kalau memang ada pihak yang membiayai demonstrasi, tentu lebih baik dibuka kepada publik dan diproses secara hukum," ujar Ganjar.
Meski demikian, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengingatkan agar masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh aksi demonstrasi sebagai aksi yang digerakkan oleh bayaran.
Menurutnya, demokrasi membutuhkan kepastian hukum dan pembuktian yang objektif, bukan sekadar dugaan yang berpotensi menimbulkan stigma terhadap kebebasan menyampaikan pendapat.
"Demokrasi membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar dugaan. Namun kita juga tidak boleh menganggap semua demonstrasi sebagai aksi bayaran karena fakta di lapangan jauh lebih kompleks," katanya.
Ganjar menilai demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam sistem demokrasi. Oleh sebab itu, apabila memang terdapat unsur pidana berupa pendanaan aksi secara melawan hukum, maka aparat penegak hukum harus mengusutnya secara profesional.
Pemerintah Diminta Fokus Menjawab Harapan Rakyat
Selain menyoroti polemik demonstrasi, Ganjar mengingatkan bahwa masyarakat saat ini lebih menunggu realisasi berbagai program pemerintah yang menyentuh langsung kehidupan rakyat.
Ia menyinggung target penciptaan jutaan lapangan kerja, pengurangan angka pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga target pertumbuhan ekonomi nasional yang sebelumnya disampaikan pemerintah.
Menurut Ganjar, ukuran keberhasilan pemerintahan bukanlah sedikit atau banyaknya demonstrasi, melainkan kemampuan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Legitimasi sebuah pemerintahan tidak diukur dari sedikit atau banyaknya demonstrasi, tetapi dari seberapa besar janji-janji politik diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Demokrasi tidak perlu dilawan dengan narasi, demokrasi dijawab dengan kinerja," tegasnya.
Mahfud MD Minta Bukti Dibuka
Tanggapan senada juga disampaikan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.
Saat ditemui di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Mahfud meminta Presiden membuka secara terbuka identitas pihak yang diduga mendanai demonstrasi apabila memang telah memiliki informasi tersebut.
"Mestinya Pak Prabowo ungkapkan saja siapa yang dibayar dan siapa yang membayar," kata Mahfud.
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut, tudingan mengenai adanya demonstrasi berbayar merupakan isu serius yang tidak boleh berhenti sebagai narasi politik semata.
Ia menilai setiap tuduhan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui pembuktian yang jelas agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
Mahfud juga mengingatkan bahwa apabila memang ditemukan adanya dugaan tindak pidana berupa pendanaan aksi demonstrasi secara melawan hukum, maka aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk mengusutnya secara transparan dan profesional.
Mayoritas Mahasiswa Tetap Bergerak Karena Idealisme
Mahfud turut menanggapi pengakuan seorang mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang sebelumnya mengaku menerima uang terkait aksi demonstrasi.
Menurutnya, praktik seperti itu memang pernah terjadi dalam sejarah gerakan mahasiswa Indonesia. Namun ia menegaskan bahwa kasus tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menghakimi seluruh gerakan mahasiswa.
Ia meyakini mayoritas mahasiswa tetap bergerak berdasarkan idealisme, kepedulian terhadap kepentingan publik, serta fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
Karena itu, Mahfud mengingatkan agar mahasiswa tetap menjaga independensi serta tidak mudah dimanfaatkan oleh kepentingan politik kelompok tertentu.
Ruang Demokrasi dan Pembuktian Hukum
Pernyataan Presiden Prabowo, disusul tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, kembali memunculkan diskusi mengenai batas antara kebebasan berpendapat, hak menyampaikan aspirasi, dan dugaan adanya kepentingan tertentu dalam aksi demonstrasi.
Hingga saat ini, pemerintah belum menyampaikan secara resmi identitas pihak yang dimaksud Presiden sebagai pihak yang diduga membiayai demonstrasi maupun perkembangan proses hukum terkait dugaan tersebut.
Sejumlah kalangan menilai bahwa apabila memang terdapat bukti adanya pendanaan aksi demonstrasi yang melanggar hukum, maka pengungkapan secara transparan akan menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan adil. Di sisi lain, para pengamat juga mengingatkan agar hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap dihormati dan tidak digeneralisasi sebagai tindakan yang bermotif bayaran tanpa dasar pembuktian yang memadai.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar