Pontianak, Kalimantan Barat – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat menggelar Zoom Meeting bersama jajaran Polres se-Kalimantan Barat guna menindaklanjuti arahan Kementerian Pertanian terkait pengawasan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu (10/6/2026) sebagai upaya memastikan harga pembelian TBS di tingkat petani sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Langkah ini dilakukan menyusul masih ditemukannya praktik pembelian TBS yang belum mengacu pada harga resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024 serta Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 86 Tahun 2022.
Kegiatan virtual tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes Pol Burhanuddin, S.I.K., S.H., M.H., dan diikuti oleh perwakilan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, dinas perkebunan kabupaten/kota, GAPKI Wilayah Kalbar, serta seluruh Kasat Reskrim Polres jajaran Polda Kalbar.
Dalam arahannya, Kombes Pol Burhanuddin menegaskan pentingnya pengawasan terhadap perusahaan maupun Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang belum menerapkan harga pembelian TBS sesuai ketentuan pemerintah.
“Kami meminta seluruh jajaran untuk melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap PKS yang belum menyesuaikan harga pembelian TBS sesuai aturan yang berlaku. Langkah ini penting untuk memastikan hak-hak petani terlindungi dan tidak dirugikan dalam proses tata niaga sawit,” tegas Burhanuddin.
Selain itu, Ditreskrimsus Polda Kalbar juga mendorong dinas terkait agar mengusulkan regulasi yang lebih kuat dan mengikat terhadap pihak-pihak yang membeli TBS dari petani swadaya. Hal tersebut dinilai penting guna menciptakan keseimbangan harga dari tingkat petani hingga perusahaan pengolahan.
Menurutnya, keberadaan aturan yang lebih tegas akan membantu menjaga stabilitas harga dan memberikan kepastian bagi petani dalam menjual hasil panennya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pengawasan harga TBS merupakan bentuk dukungan Polda Kalbar terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor perkebunan sawit yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat Kalimantan Barat.
“Pengawasan ini merupakan komitmen Polda Kalbar dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga sawit serta melindungi kesejahteraan petani. Sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, asosiasi, dan pelaku usaha sangat diperlukan agar tata niaga sawit berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bambang menekankan bahwa keberhasilan pengawasan harga TBS tidak hanya berdampak pada kesejahteraan petani, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan bagi seluruh pelaku industri sawit.
Di akhir kegiatan, Ditreskrimsus Polda Kalbar mengimbau seluruh pihak terkait agar menindaklanjuti arahan Kementerian Pertanian secara serius demi mewujudkan tata kelola industri sawit yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor perkebunan.
Dengan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan harga TBS kelapa sawit di Kalimantan Barat dapat berjalan sesuai ketentuan pemerintah dan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pihak, khususnya petani sebagai ujung tombak produksi sawit nasional. :::
Fredy Legito
0 Komentar