Ketapang, Kalimantan Barat — Pengadilan Negeri Ketapang menolak dua permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka berinisial S dan YP dalam perkara dugaan aksi teror, penganiayaan, pengrusakan, pengancaman, serta pembakaran pondok di Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang.
Putusan tersebut dibacakan pada 8 dan 9 Juni 2026 dalam dua perkara berbeda, masing-masing tercatat dalam Nomor 6/Pid.Pra/2026/PN.Ktp dan Nomor 7/Pid.Pra/2026/PN.Ktp.
Gugatan Ditolak Seluruhnya
Dalam permohonannya, para pemohon melalui kuasa hukum mempertanyakan keabsahan proses hukum yang dilakukan penyidik Polres Ketapang. Gugatan tersebut mencakup penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan barang bukti.
Namun setelah melalui rangkaian persidangan, majelis hakim menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan kedua tersangka.
Dengan putusan tersebut, tindakan penyidikan yang dilakukan Polres Ketapang dinyatakan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
Proses Persidangan Sesuai Ketentuan Hukum
Persidangan praperadilan berlangsung dengan tahapan lengkap, mulai dari pembacaan permohonan, jawaban termohon, replik, duplik, hingga pemeriksaan alat bukti, saksi, ahli, dan kesimpulan para pihak.
Dalam proses tersebut, pihak termohon dari Bidang Hukum (Bidkum) Polda Kalimantan Barat bersama Polres Ketapang menghadirkan alat bukti dan saksi yang mendukung legalitas tindakan penyidik.
Majelis hakim kemudian menilai bahwa seluruh tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku.
Polres Ketapang: Proses Penyidikan Sah
Kasi Humas Polres Ketapang, IPTU M. Simatupang, dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa putusan tersebut menjadi penguatan terhadap profesionalitas penyidik dalam menangani perkara.
“Putusan ini menunjukkan bahwa seluruh rangkaian tindakan penyidik telah memenuhi prosedur hukum dan didasarkan pada alat bukti yang sah. Proses hukum terhadap para pelaku juga terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya, Rabu (10/6/2026).
Ia menegaskan bahwa dengan ditolaknya kedua permohonan praperadilan tersebut, tidak terdapat pelanggaran prosedur dalam proses penanganan perkara.
Proses Hukum Lanjut Berjalan
Polres Ketapang memastikan bahwa proses hukum terhadap perkara pokok dugaan aksi teror dan pembakaran di wilayah Air Upas akan terus berlanjut hingga memperoleh kepastian hukum.
Selain itu, pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum dan pengadilan.
Penutup
Penolakan dua permohonan praperadilan ini memperkuat posisi hukum penyidik Polres Ketapang dalam penanganan kasus Air Upas. Keputusan tersebut sekaligus menjadi bagian dari proses penegakan hukum yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Ketapang.
Fredy Legito
0 Komentar