KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT – 4 Juni 2026 – Pasca Kasus Dadan Cs, Pemkab Kubu Raya Soroti Ketimpangan Data MBG dan Dukung Reformasi Total Tata Kelola Program, Bergulirnya kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) memunculkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Selain mendukung langkah penegakan hukum, pemerintah daerah juga mulai menemukan sejumlah persoalan mendasar dalam pelaksanaan program di lapangan, khususnya terkait sistem pendataan penerima manfaat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Kubu Raya, Yusran Anizam, mengungkapkan masih terdapat ketidaksesuaian data yang berpotensi menghambat penyaluran program kepada masyarakat yang seharusnya menerima manfaat.
Menurut Yusran, hingga saat ini masih ditemukan sejumlah desa yang belum tercatat dalam sistem sebagai penerima Program Makan Bergizi Gratis. Bahkan pada beberapa desa yang telah masuk dalam sistem, data penerima manfaat justru belum terinput secara lengkap.
"Kenapa ada beberapa desa yang sudah diinput, tetapi penerima manfaatnya belum diinput di dalam sistem," ujar Yusran, Kamis (4/6/2026).
Data Menjadi Fondasi Program
Yusran menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah, tetapi juga pada kualitas dan akurasi data penerima manfaat.
Menurutnya, data merupakan fondasi utama yang menentukan arah kebijakan dan distribusi bantuan. Ketika data desa dan penerima manfaat tidak sinkron, maka program berpotensi mengalami keterlambatan, salah sasaran, bahkan tidak menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Data adalah peta jalan program. Jika data tidak lengkap dan tidak akurat, maka pelaksanaan program akan mengalami hambatan di lapangan," tegasnya.
Rawan Penyimpangan dan Manipulasi
Lebih lanjut, Yusran mengingatkan bahwa ketimpangan data yang terjadi dapat membuka ruang bagi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan tujuan program.
Kondisi pendataan yang belum tertata secara optimal dinilai berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan melalui manipulasi data maupun penyimpangan dalam proses pelaksanaan program.
"Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan kelemahan sistem pendataan untuk mencari keuntungan pribadi. Karena program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu," katanya.
Pergantian Pimpinan BGN Disambut Positif
Di tengah upaya evaluasi program, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyambut positif keputusan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional.
Setelah pencopotan Dadan Hindayana, jabatan Kepala BGN kini dipercayakan kepada Nanik Sudaryati Deyang, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.
Yusran menilai pergantian tersebut menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis.
"Memang dalam manajemen Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis ini perlu dilakukan optimalisasi agar pelaksanaannya semakin efektif dan tepat sasaran," ujarnya.
Satgas MBG Siap Perkuat Pengawasan
Sebagai Ketua Satgas MBG Kabupaten Kubu Raya, Yusran memastikan pihaknya siap menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian program sesuai arahan pemerintah pusat.
Pelaksanaan program di daerah, kata dia, tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 serta instruksi pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berkomitmen untuk memastikan distribusi bantuan berjalan sesuai sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Momentum Reformasi Tata Kelola
Munculnya persoalan data di daerah dinilai menjadi alarm penting bahwa evaluasi Program MBG tidak boleh berhenti hanya pada aspek pengadaan barang dan penggunaan anggaran.
Pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sistem pendataan, verifikasi penerima manfaat, pengawasan pelaksanaan program, hingga mekanisme pertanggungjawaban anggaran di semua tingkatan.
Dengan besarnya dana negara yang dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis, transparansi, akurasi data, serta pengawasan yang kuat menjadi syarat mutlak agar tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat benar-benar tercapai.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berharap kepemimpinan baru di BGN mampu memperkuat koordinasi, memperbaiki sistem yang masih bermasalah, dan memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta bebas dari potensi penyimpangan di masa mendatang.
0 Komentar