Keluhan tersebut disampaikan oleh Pranoto, seorang pengusaha Pertashop asal Kecamatan Tegalrejo, dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan metrologi legal yang digelar di Aula Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang pada Kamis (18/6/2026).
Menurut Pranoto, kondisi usaha Pertashop saat ini menghadapi tantangan yang semakin berat, terutama setelah adanya penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Kenaikan harga tersebut dinilai telah mengubah pola konsumsi masyarakat yang kini lebih banyak beralih menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite.
“Dengan adanya kenaikan harga BBM baru-baru ini, penjualan Pertalite meningkat. Kondisi ini secara langsung berdampak terhadap penjualan BBM di Pertashop,” ujarnya.
Tidak hanya menghadapi perubahan perilaku konsumen, para pengusaha Pertashop juga harus bersaing dengan maraknya penjualan BBM eceran yang beroperasi di berbagai wilayah. Keberadaan penjual BBM eceran tersebut dinilai menciptakan persaingan yang tidak seimbang karena sebagian di antaranya tidak memiliki standar usaha maupun pengawasan yang sama seperti yang diwajibkan kepada Pertashop.
“Ditambah lagi masih terdapat penjual Pertalite eceran atau tidak resmi seperti Pertamini. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kami yang menjalankan usaha secara legal dan mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku,” kata Pranoto.
Para pelaku usaha menilai bahwa Pertashop dibangun melalui investasi yang tidak sedikit, mulai dari pengadaan lahan, pembangunan fasilitas, perizinan, hingga penerapan standar keselamatan yang ditetapkan pemerintah dan pihak terkait. Karena itu, mereka berharap ada perlindungan dan kepastian hukum agar usaha yang telah berjalan secara resmi tidak mengalami kerugian akibat persaingan yang dianggap tidak setara.
Pranoto berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah konkret dengan menyusun regulasi yang jelas untuk mengatur tata niaga BBM eceran di daerah. Menurutnya, keberadaan aturan daerah dapat menjadi instrumen pengawasan sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh pelaku usaha.
“Kami berharap kondisi ini menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai pelaku usaha resmi yang sudah berinvestasi justru merasa dirugikan. Sebaiknya dibuat Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah yang dapat mengatur kondisi ini secara jelas,” harapnya.
Di sisi lain, keberadaan penjual BBM eceran selama ini juga dianggap memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah yang jauh dari akses SPBU maupun Pertashop. Namun, pelaku usaha resmi menilai perlu ada penataan yang lebih baik agar aspek keselamatan, legalitas, serta persaingan usaha yang sehat tetap terjaga.
Persoalan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mencari titik keseimbangan antara kebutuhan masyarakat terhadap akses BBM dan perlindungan terhadap pelaku usaha resmi yang telah menjalankan bisnis sesuai regulasi.
Dengan semakin banyaknya keluhan dari pemilik Pertashop, pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi BBM di tingkat daerah sehingga tercipta iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh pihak.
(Redaksi)
0 Komentar