Pengakuan Saksi Ungkap Dugaan Rekayasa Penerbitan Akta Kelahiran di Pontianak, Klaim Diminta Mengaku sebagai Bidan

Pengakuan Saksi Ungkap Dugaan Rekayasa Penerbitan Akta Kelahiran di Pontianak, Klaim Diminta Mengaku sebagai Bidan

PONTIANAK – Penyidikan dugaan pemalsuan dokumen akta kelahiran di Kota Pontianak kembali mengungkap keterangan baru. Seorang saksi berinisial SA mengaku mengetahui rangkaian proses penerbitan dokumen yang kini tengah didalami aparat penegak hukum.

Saat ditemui wartawan di kediamannya di Jalan Tanjung Hulu, Gang 86, Kecamatan Pontianak Timur, Rabu (24/6/2026), SA membeberkan kronologi yang menurut pengakuannya menjadi awal proses penerbitan akta kelahiran tersebut.

Menurut SA, beberapa waktu lalu dirinya didatangi seorang pria berinisial STA bersama istrinya, SS, yang meminta bantuan mengurus penerbitan akta kelahiran seorang anak yang disebut sebagai anak angkat.

SA mengaku pada awalnya meminta kelengkapan administrasi sebagaimana prosedur umum, termasuk surat keterangan kelahiran. Namun, menurut keterangannya, STA menjelaskan bahwa anak tersebut merupakan anak angkat dan meminta agar dibuatkan surat keterangan kelahiran sekaligus diurus penerbitan akta kelahirannya.

Lebih lanjut, SA mengaku diminta menyatakan seolah-olah dirinya merupakan bidan yang membantu proses persalinan anak tersebut agar persyaratan administrasi penerbitan akta kelahiran dapat dipenuhi.

"STA datang ke rumah saya bersama istrinya meminta tolong dibuatkan akta kelahiran. Saya juga diminta mengaku sebagai bidan yang membantu persalinan anak itu agar akta kelahirannya bisa diterbitkan," ujar SA kepada wartawan.

SA juga mengaku bahwa setelah dokumen akta kelahiran selesai diproses, STA bersama istrinya kembali mendatangi rumahnya untuk mengambil dokumen tersebut.

"Setelah akta kelahiran itu selesai diterbitkan, STA bersama istrinya datang lagi ke rumah saya untuk mengambilnya. Saat itu saya diberi uang sebesar Rp50.000," tutur SA.

Keterangan tersebut merupakan pengakuan sepihak dari saksi SA kepada wartawan. Kebenaran materiil atas seluruh keterangannya masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penilaian terhadap alat bukti maupun kesaksian sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik dan, apabila perkara berlanjut, akan diuji di hadapan pengadilan.

Apabila dalam proses penyidikan nantinya terbukti terdapat pemalsuan dokumen administrasi kependudukan, perbuatan tersebut dapat dijerat dengan ketentuan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Sementara itu, proses penyidikan tetap mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum (equality before the law), serta perlindungan hak seluruh pihak.

Pihak pelapor berharap penyidik menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan objektif. Mengenai kemungkinan dilakukan penahanan terhadap pihak yang diperiksa, hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik berdasarkan syarat objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak memperoleh kepastian hukum yang adil melalui proses penegakan hukum yang profesional dan bebas dari intervensi.

Hingga berita ini diterbitkan, STA maupun SS belum memberikan tanggapan atau klarifikasi atas keterangan yang disampaikan saksi SA. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Fredy Legito