PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) melakukan revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Tahun 2016–2036 sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus mendukung pengembangan ekonomi hijau dan upaya penurunan emisi di daerah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalbar, Adi Yani, menyampaikan bahwa revisi dokumen RKTP tersebut sangat krusial untuk memastikan adanya kerangka kerja yang lebih komprehensif, terencana, dan adaptif dalam pengelolaan sektor kehutanan.
“Revisi dokumen RKTP ini sangat krusial agar kita memiliki kerangka kerja yang komprehensif dan terencana dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” ujarnya saat membuka Konsultasi Publik Revisi Dokumen RKTP Kalbar Tahun 2016–2036 di Pontianak, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, revisi ini menjadi langkah strategis agar arah pembangunan kehutanan di Kalbar dapat menyesuaikan dinamika kebijakan nasional serta tantangan global terkait lingkungan dan perubahan iklim.
RKTP sendiri merupakan pedoman utama pembangunan kehutanan yang menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Karena itu, pembaruan dokumen dinilai penting agar tetap sinkron dengan perkembangan kebijakan kehutanan nasional dan kebutuhan daerah.
Adi Yani menjelaskan bahwa RKTP Kalbar sebelumnya telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2016. Namun, perubahan kebijakan nasional, dinamika tata ruang, serta tuntutan pembangunan rendah emisi membuat dokumen tersebut perlu diperbarui.
“Kegiatan ini merupakan wujud nyata dalam memperkuat dan memperluas aksi mitigasi dalam pengelolaan hutan,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa revisi RKTP harus selaras dengan berbagai data strategis, termasuk Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), peta kawasan hidrologis gambut, kawasan mangrove, lahan kritis, hingga wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sinkronisasi juga diperlukan terhadap kawasan konservasi, taman hutan raya (tahura), cagar biosfer, hingga kawasan yang berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis lingkungan.
“Revisi ini harus berbasis desa dan mendukung target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dalam penurunan emisi karbon,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengelolaan kehutanan di setiap daerah memiliki karakteristik berbeda sehingga kebijakan yang disusun harus memperhatikan kondisi lokal serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan kolaboratif atau pentahelix.
“Tentu banyak hal yang harus disinkronkan, termasuk mendukung aturan perdagangan global seperti EUDR dan lainnya,” ujarnya.
Kegiatan konsultasi publik revisi RKTP ini dilaksanakan dengan dukungan Program Result Based Payment (RBP) REDD+ Output 2 Green Climate Fund (GCF) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2026 yang dikelola Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Sementara itu, Kepala Bidang Penataan dan Pengelolaan Hutan DLHK Kalbar, Albertus Agung Imam Kalis, menyampaikan bahwa hasil telaah menunjukkan perlunya penyesuaian ulang terhadap narasi, data, serta arahan pemanfaatan ruang dalam dokumen RKTP.
“Misalnya pada data luas arahan ruang,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa pewarnaan peta arahan pemanfaatan ruang RKTP perlu disesuaikan dengan RKTN 2011–2030 Revisi II agar lebih sinkron dan mudah dipahami.
Di sisi akademisi, Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Prof. Gusti Hardiansyah, menilai Kalimantan Barat memiliki potensi kehutanan yang besar untuk mendukung ekonomi hijau dan pembangunan inklusif, apabila didukung penguatan data dan kebijakan yang terpadu.
“Posisi penting untuk pembangunan provinsi, kehutanan berkontribusi terhadap ekonomi hijau dan inklusif, mendukung pencapaian SDGs dan FOLU Net Sink 2030 serta memperkuat kesejahteraan masyarakat dan ketahanan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, revisi RKTP menjadi langkah penting untuk memperbarui arah kebijakan kehutanan sekaligus mengoptimalkan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial kawasan hutan di Kalimantan Barat.
Fredy Legito
0 Komentar