Breaking News

Pemkot Pontianak Tertibkan PKL Jalan Asahan, Kembalikan Fungsi Jalan untuk Lalu Lintas: Relokasi Disiapkan, Pedagang Masih Protes




Pemkot Pontianak Kembalikan Fungsi Jalan Asahan, PKL Ditertibkan dalam Operasi Terpadu TNI-Polri dan Satpol PP

Kamis, 11 Juni 2026 | 11:48 WIB

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali menegaskan komitmennya dalam menata kawasan perkotaan dengan menertibkan aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sepanjang Jalan Asahan. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi utama jalan sebagai ruang publik dan jalur lalu lintas kendaraan.

Kegiatan penertiban tersebut melibatkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta unsur TNI dan Polri sebagai bentuk sinergi penegakan ketertiban umum di wilayah kota.


Penertiban Bukan Sekadar Penindakan, Tapi Disertai Solusi Relokasi

Kepala Diskumdag Kota Pontianak, Ibrahim, menegaskan bahwa langkah penertiban tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga disertai dengan solusi konkret bagi para pedagang yang terdampak.

Menurutnya, sebelum tindakan dilakukan, pemerintah telah berulang kali memberikan sosialisasi dan imbauan kepada para pedagang agar tidak memanfaatkan badan jalan sebagai lokasi usaha.

“Jalan harus difungsikan sebagaimana mestinya sebagai akses lalu lintas. Karena itu kami melakukan penataan agar fungsi jalan kembali normal dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” ujarnya saat mendampingi penertiban, Kamis (11/6/2026).


Pemkot Siapkan Kios Relokasi, Pedagang Diminta Pindah Secara Bertahap

Ibrahim menjelaskan bahwa Pemkot Pontianak telah menyiapkan kios kosong di area pasar, baik di lantai dasar maupun lantai atas, untuk menampung pedagang yang terdampak penertiban.

Para pedagang diminta segera mendaftarkan diri melalui Diskumdag agar dapat menempati lokasi usaha yang telah disediakan pemerintah.

“Kami tidak hanya menertibkan, tetapi juga memfasilitasi. Kios yang tersedia masih cukup untuk menampung pedagang yang sebelumnya berjualan di badan jalan,” tegasnya.


Alasan Penertiban: Ganggu Lalu Lintas dan Tutupi Pertokoan

Pemkot menilai keberadaan lapak PKL di badan jalan telah menimbulkan sejumlah dampak, di antaranya:

  • Mengganggu arus lalu lintas kendaraan
  • Menyempitkan akses jalan umum
  • Menutupi toko-toko permanen di sekitar kawasan pasar
  • Mengurangi estetika dan kebersihan kawasan perdagangan

“Penataan ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi semua pihak,” kata Ibrahim.


Sebagian Pedagang Masih Menolak Relokasi

Meski pemerintah telah menyiapkan lokasi relokasi, sejumlah pedagang masih menyampaikan keberatan terhadap tempat yang ditawarkan. Namun Pemkot Pontianak menegaskan tetap membuka ruang dialog dan pendekatan persuasif.

Pedagang yang belum membongkar lapaknya diberikan waktu satu hingga dua hari untuk melakukan pembongkaran secara mandiri sebelum dilakukan langkah lanjutan oleh petugas.


Satpol PP: Penataan Dilakukan Secara Humanis dan Terukur

Kepala Satpol PP Kota Pontianak, Ahmad Sudiyantoro, menegaskan bahwa penertiban dilakukan secara terpadu bersama instansi terkait, termasuk dukungan TNI-Polri.

Ia menyebut pendekatan humanis tetap diutamakan dalam setiap tahapan penertiban.

“Sebelum penertiban, kami sudah melakukan imbauan lisan dan surat pemberitahuan. Sebagian besar pedagang sudah memahami dan mengikuti aturan,” ujarnya.


Komitmen Pemkot: Tertib, Adil, dan Tidak Merugikan Pedagang

Sudiyantoro menegaskan bahwa tujuan utama penataan kawasan Jalan Asahan adalah menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku usaha, baik yang berjualan di kios resmi maupun di area pasar.

“Kami ingin kawasan ini menjadi lebih tertib, bersih, dan adil bagi semua pedagang. Banyak juga pedagang yang mendukung penataan ini,” pungkasnya.


Penutup

Penertiban PKL di Jalan Asahan menjadi bagian dari agenda besar Pemkot Pontianak dalam menata ulang ruang kota agar lebih tertib dan fungsional. Meski diwarnai dinamika penolakan dari sebagian pedagang, pemerintah menegaskan bahwa relokasi tetap disiapkan sebagai solusi agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa melanggar aturan.


Fredy Legito 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.