PONTIANAK – 3 Juni 2026 – Pemerintah Kota Pontianak secara resmi meminta agar kewenangan pengawasan ketenagakerjaan dikembalikan atau diperkuat di tingkat kabupaten/kota. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan negara hadir lebih dekat dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan di daerah.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menegaskan bahwa kondisi ketenagakerjaan di daerah saat ini semakin kompleks, sementara kewenangan pengawasan lebih banyak terpusat di tingkat provinsi. Hal tersebut membuat pemerintah kota kerap berada pada posisi terbatas ketika menerima aduan masyarakat.
“Kami berharap ada penguatan peran pemerintah daerah dalam pengawasan ketenagakerjaan. Karena masyarakat yang pertama kali datang mengadu itu ke pemerintah kota,” ujar Bahasan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di Pontianak, Selasa (2/6/2026).
Kesenjangan Kewenangan dan Realitas Lapangan
Bahasan mengungkapkan, sebagian besar aktivitas ekonomi di Pontianak didominasi sektor UMKM yang kini berkembang menjadi usaha skala menengah hingga besar. Namun, tidak semua perusahaan tersebut terdata secara optimal dalam sistem pengawasan daerah.
Kondisi ini, menurutnya, menciptakan kesenjangan antara realitas lapangan dengan struktur kewenangan pengawasan yang ada saat ini.
“Ketika terjadi masalah ketenagakerjaan, pemerintah daerah yang pertama kali dimintai solusi. Tetapi kewenangan pengawasan terbatas,” tegasnya.
Dorongan Regulasi Baru yang Lebih Tegas
Pemkot Pontianak juga menekankan pentingnya pengaturan yang lebih jelas dalam RUU Ketenagakerjaan, terutama terkait status pekerja PKWT, pekerja paruh waktu, hingga pekerja sementara yang selama ini masih menimbulkan banyak persoalan di lapangan.
Selain itu, regulasi terkait pekerja rumah tangga yang telah menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi juga dinilai perlu diperjelas untuk memberikan kepastian hukum.
Sorotan DPR: Tantangan Ketenagakerjaan Nasional
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menyatakan bahwa penyusunan regulasi ketenagakerjaan baru menjadi kebutuhan mendesak pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja.
Ia menegaskan, Kalimantan Barat dipilih sebagai daerah representatif karena memiliki karakter ketenagakerjaan yang kompleks, mulai dari sektor perkebunan, pertanian, perdagangan, hingga industri jasa dan logistik.
130 Ribu Warga Kalbar Belum Bekerja
Data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut menunjukkan bahwa dari sekitar 2,9 juta angkatan kerja di Kalimantan Barat, masih terdapat sekitar 130 ribu penduduk yang belum terserap pekerjaan.
Struktur ketenagakerjaan juga masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, disusul perdagangan dan jasa.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya percepatan pelatihan vokasi, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penguatan industri berbasis hilirisasi.
Catatan Kritis: Pengawasan Lemah, Masalah Berulang
Komisi IX DPR RI juga menyoroti sejumlah persoalan mendasar, termasuk:
- Kesenjangan kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri
- Keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan
- Rendahnya kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja
- Isu pengupahan dan hubungan industrial yang belum berkeadilan
Menuju Regulasi yang Lebih Seimbang
Melalui forum ini, DPR RI membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan serikat pekerja untuk merumuskan regulasi yang lebih adaptif.
“Undang-undang ketenagakerjaan yang baru harus mampu melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha,” tegas Komisi IX.
0 Komentar