Sambas, Kalimantan Barat – Pemerintah Kabupaten Sambas mengikuti Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin (8/6/2026). Rapat yang dipusatkan dari Jakarta tersebut membahas sejumlah isu strategis nasional, khususnya terkait penataan kepegawaian dan pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah Kabupaten Sambas diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) yang mengikuti jalannya rapat dari Ruang Rapat Sekda. Dalam kesempatan tersebut, Sekda didampingi oleh para Asisten Sekda, yakni Asisten I, Asisten II, dan Asisten III, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
Rapat kerja yang dipimpin Komisi II DPR RI itu juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta diikuti para gubernur, bupati, dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia.
Salah satu fokus utama pembahasan dalam rapat tersebut adalah penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan penataan tenaga honorer atau tenaga non-ASN di daerah.
Persoalan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah pusat mengingat masih terdapat sejumlah daerah yang menghadapi tantangan dalam proses pengangkatan, penempatan, hingga penyelesaian status tenaga honorer sesuai kebijakan nasional yang sedang dijalankan.
Selain membahas isu kepegawaian, rapat juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Komisi II DPR RI bersama kementerian terkait membahas rencana relaksasi kebijakan serta penyusunan regulasi baru mengenai batas maksimal belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pembahasan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap kondisi banyak pemerintah daerah yang masih memiliki porsi belanja pegawai di atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yakni maksimal 30 persen dari total APBD.
Pemerintah pusat saat ini tengah mengkaji berbagai alternatif kebijakan agar daerah tetap dapat menjalankan kewajiban pembayaran pegawai sekaligus memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai pembangunan daerah, peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta program-program kesejahteraan masyarakat lainnya.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah juga memperoleh penjelasan mengenai arah kebijakan nasional dalam penyelesaian tenaga non-ASN, penguatan kapasitas fiskal daerah, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam menyesuaikan postur anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Sambas menilai keikutsertaan dalam rapat kerja tersebut sangat penting sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, forum tersebut menjadi sarana untuk memahami secara menyeluruh berbagai kebijakan yang akan diterapkan dalam bidang kepegawaian dan pengelolaan keuangan daerah.
Dengan mengikuti rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Sambas berharap dapat mengantisipasi berbagai perubahan regulasi yang akan diberlakukan serta memastikan implementasi kebijakan terkait PPPK, tenaga honorer, dan pengelolaan APBD dapat berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Sambas juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga stabilitas fiskal daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Reporter Sambas, 8 Juni 2026
0 Komentar