PONTIANAK – Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa komoditas kratom masih dapat diekspor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan regulasi khusus yang mengatur perdagangan kratom di pasar domestik.
Meski demikian, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait tata niaga ekspor kratom, termasuk penetapan persentase hak ekspor yang diberlakukan pada 2025 dan 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pengendalian sekaligus peningkatan nilai tambah komoditas tersebut.
Dalam aturan terbaru, ekspor kratom tidak lagi dapat dilakukan secara bebas tanpa standar. Pemerintah mewajibkan adanya proses pengolahan serta pemenuhan kualitas tertentu sebelum komoditas tersebut dapat dipasarkan ke luar negeri. Kebijakan ini sekaligus mendorong agar kratom tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah terlebih dahulu sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar di dalam negeri.
Kalimantan Barat Jadi Pusat Produksi Kratom Nasional
Di tingkat daerah, Kalimantan Barat tercatat sebagai wilayah utama penghasil kratom di Indonesia. Sejumlah daerah seperti Kapuas Hulu, Putussibau, Embaloh, hingga kawasan sepanjang aliran Sungai Kapuas dikenal sebagai sentra budidaya tanaman tersebut.
Bagi masyarakat setempat, kratom tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekspor, tetapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari. Tanaman ini telah lama dimanfaatkan secara tradisional oleh warga sebagai penunjang stamina dan pengurang rasa lelah saat bekerja di kebun maupun di kawasan hutan.
Karena itu, setiap wacana atau kebijakan yang menyangkut pembatasan maupun pelarangan kratom kerap mendapat perhatian serius dari para petani dan pelaku usaha di Kalimantan Barat. Mereka berharap pemerintah tetap mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat lokal yang selama ini bergantung pada komoditas tersebut, sekaligus memastikan adanya kepastian hukum dalam tata niaga kratom ke depan.
Fredy Legito
0 Komentar