Ria Norsan Tegaskan Pemekaran Kapuas Raya Jadi Prioritas, Minta DPR RI dan Pemerintah Pusat Segera Cabut Moratorium DOB
PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Kapuas Raya sebagai daerah otonom baru (DOB). Menurutnya, pemekaran wilayah bukan lagi sekadar aspirasi masyarakat, melainkan kebutuhan strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Kalimantan Barat.
Penegasan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (25/6/2026). Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, beserta jajaran anggota Komisi II yang tengah melakukan pembahasan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Di hadapan rombongan DPR RI, Ria Norsan menegaskan bahwa luas wilayah Kalimantan Barat menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kondisi geografis yang sangat luas serta jarak antardaerah yang cukup jauh, pelayanan kepada masyarakat dinilai belum dapat berjalan secara maksimal.
"Yang paling urgen bagi Kalimantan Barat saat ini adalah pemekaran wilayah. Luas daerah yang sangat besar menyebabkan rentang kendali pemerintahan menjadi panjang sehingga pelayanan kepada masyarakat belum bisa optimal," tegas Norsan.
Menurutnya, pembentukan Provinsi Kapuas Raya merupakan solusi yang telah lama diperjuangkan berbagai elemen masyarakat. Aspirasi tersebut bahkan telah bergulir sejak tahun 2007 dan hingga kini terus mendapat dukungan dari pemerintah daerah maupun masyarakat di wilayah calon provinsi baru tersebut.
Pemekaran Dinilai Bukan Kepentingan Politik
Ria Norsan menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Kapuas Raya tidak dilandasi kepentingan politik ataupun sekadar keinginan memperbanyak wilayah administrasi. Sebaliknya, pemekaran diarahkan untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif.
Menurutnya, keberadaan pusat pemerintahan yang lebih dekat akan mempercepat pelayanan administrasi, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan investasi.
"Semakin dekat pemerintah dengan masyarakat, maka semakin cepat pula pelayanan yang dapat diberikan. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah," ujarnya.
Norsan bahkan mengakui bahwa tidak sedikit kepala daerah yang memilih mempertahankan wilayah administratif yang luas. Namun sebagai Gubernur, ia justru melihat pemekaran sebagai kebutuhan nyata untuk mengatasi berbagai keterbatasan yang dihadapi pemerintah provinsi.
"Pada umumnya mungkin seorang gubernur tidak menginginkan wilayahnya dimekarkan. Tetapi saya melihat persoalan ini dari sisi pelayanan publik. Dengan luas wilayah Kalimantan Barat dan kemampuan fiskal yang terbatas, tantangan yang dihadapi sangat besar," katanya.
Persyaratan Dinilai Siap
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menjelaskan bahwa berbagai persyaratan pembentukan Provinsi Kapuas Raya pada prinsipnya telah dipersiapkan sejak lama.
Mulai dari kajian akademik, dukungan pemerintah daerah calon wilayah cakupan, hingga kesiapan infrastruktur pemerintahan disebut telah melalui berbagai tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap pemerintah pusat bersama DPR RI dapat memberikan perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan selama hampir dua dekade.
Pemerataan Pembangunan Jadi Harapan
Menurut Ria Norsan, pembentukan Provinsi Kapuas Raya diharapkan mampu menjadi motor percepatan pembangunan di kawasan timur Kalimantan Barat yang selama ini menghadapi tantangan akses pelayanan pemerintahan akibat luasnya wilayah.
Selain mempercepat pembangunan infrastruktur, kehadiran provinsi baru diyakini dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, membuka peluang investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai pemerataan pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga ditentukan oleh efektivitas rentang kendali pemerintahan dalam menjangkau kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok daerah.
Harap Moratorium DOB Segera Dievaluasi
Momentum kunjungan Panja Komisi II DPR RI juga diharapkan menjadi pintu masuk untuk mendorong evaluasi terhadap kebijakan moratorium pembentukan daerah otonom baru yang selama ini menjadi kendala utama lahirnya Provinsi Kapuas Raya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan sejak 2007 dapat segera memperoleh kepastian melalui kebijakan pemerintah pusat dan DPR RI.
Bagi masyarakat di kawasan timur Kalimantan Barat, pembentukan Provinsi Kapuas Raya bukan hanya persoalan perubahan batas administrasi, melainkan harapan untuk memperoleh pelayanan pemerintahan yang lebih dekat, pembangunan yang lebih merata, serta peluang ekonomi yang lebih besar.
Melalui forum bersama Komisi II DPR RI tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perjuangan pembentukan Provinsi Kapuas Raya sebagai bagian dari upaya menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Fredy Legito
0 Komentar