Jakarta —
Kebijakan pemblokiran barcode BBM bersubsidi yang dikeluhkan sejumlah pelaku usaha di berbagai daerah mendapat perhatian dari DPR RI. Pemerintah didorong untuk memberikan penjelasan terbuka terkait mekanisme pemblokiran tersebut agar tidak menimbulkan kebingungan maupun menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyampaikan bahwa pihaknya menerima sejumlah laporan dari daerah mengenai pelaku usaha yang mengalami kesulitan mendapatkan BBM subsidi setelah akses barcode mereka disebut diblokir secara tiba-tiba.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga berpotensi berdampak terhadap keberlangsungan usaha masyarakat yang masih bergantung pada BBM subsidi, terutama sektor transportasi, logistik, dan industri kecil.
“Di lapangan banyak pelaku usaha yang tiba-tiba kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi karena barcode mereka diblokir. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan usaha dan aktivitas ekonomi rakyat,” ujar Novita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen, Kamis (11/6/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menilai setiap kebijakan energi harus disertai dengan sistem komunikasi yang jelas kepada masyarakat. Menurutnya, kurangnya sosialisasi dapat menimbulkan keresahan serta mengganggu kegiatan produksi dan distribusi.
Ia meminta pemerintah membangun sistem koordinasi yang lebih kuat antara kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, serta PT Pertamina agar kebijakan energi berjalan selaras.
“Jangan sampai pelaku industri menjadi korban akibat lemahnya koordinasi antar lembaga. Negara harus hadir dengan kebijakan yang terintegrasi, jelas, dan memberikan kepastian bagi masyarakat serta dunia usaha,” tegasnya.
Selain persoalan barcode BBM subsidi, perhatian juga tertuju pada penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang dilakukan PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga.
Harga Pertamax (RON 92) mengalami kenaikan dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 juga mengalami penyesuaian harga dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Penyesuaian tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal, termasuk kondisi geopolitik global serta perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut juga mendapat perhatian dari sejumlah anggota DPR karena dinilai berpotensi memberikan efek lanjutan terhadap biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan masyarakat.
Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mengingatkan pemerintah agar tidak hanya melihat dampak langsung dari kenaikan harga BBM, tetapi juga memperhatikan efek lanjutan terhadap sektor ekonomi lainnya.
Menurutnya, kenaikan biaya energi dapat berdampak pada biaya operasional kendaraan, sektor jasa transportasi, logistik, hingga rantai distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
“Penyesuaian harga menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Namun pemerintah harus memastikan dampaknya terhadap masyarakat tidak berkembang menjadi beban yang lebih besar,” ujarnya.
DPR berharap pemerintah dapat memastikan kebijakan energi nasional berjalan dengan transparan, tepat sasaran, serta tidak menghambat kegiatan ekonomi masyarakat yang membutuhkan kepastian akses terhadap energi.
0 Komentar