JAKARTA – Polemik mengenai posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) yang memilih berada di luar pemerintahan Presiden kembali memanas. Kali ini, Ketua DPP PDIP melontarkan sindiran keras kepada Partai Golkar yang dinilainya lebih sibuk mempertanyakan sikap politik PDIP dibanding fokus pada persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurut Deddy, persoalan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah saat ini jauh lebih penting untuk menjadi perhatian. Terlebih, Partai Golkar memiliki representasi langsung di pemerintahan melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), .
"Lebih baik Partai Golkar fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di mana-mana daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan," kata Deddy dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).
Pernyataan tersebut menjadi respons atas komentar Sekretaris Jenderal Partai Golkar, , yang sebelumnya menyoroti klaim PDIP sebagai partai penyeimbang atau checks and balances terhadap pemerintahan.
Deddy menegaskan bahwa PDIP tidak memiliki ketergantungan terhadap kekuasaan dan tetap dapat menjalankan fungsi politiknya secara optimal, baik berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Menurutnya, keberadaan partai politik di luar lingkar kekuasaan justru merupakan bagian penting dari mekanisme demokrasi yang sehat.
Ia menjelaskan bahwa fungsi pengawasan terhadap pemerintah menjadi semakin penting ketika mayoritas partai politik di parlemen berada dalam satu barisan dengan pemerintah. Dalam kondisi tersebut, DPR harus tetap menjalankan peran kontrol agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada rakyat.
"DPR tidak boleh hanya menjadi stempel pemerintah. Fungsi pengawasan harus tetap berjalan agar demokrasi tetap sehat," tegasnya.
Meski demikian, Deddy menolak anggapan bahwa posisi sebagai penyeimbang berarti harus selalu berseberangan dengan pemerintah. Ia menegaskan PDIP tetap akan mendukung berbagai program yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat luas, namun tidak akan ragu menyampaikan kritik apabila ditemukan kebijakan yang dinilai kurang tepat.
Sebelumnya, Sarmuji mengakui bahwa PDIP memang tidak bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Namun, ia mempertanyakan sejauh mana fungsi penyeimbang tersebut benar-benar dijalankan dalam praktik politik sehari-hari.
Menurut Sarmuji, masyarakat dapat menilai sendiri bagaimana sikap politik PDIP selama ini. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Golkar tetap menghormati pilihan politik PDIP untuk berada di luar pemerintahan dan menilai tidak perlu ada perdebatan berkepanjangan mengenai istilah penyeimbang.
Perdebatan antara kedua partai tersebut mencuat di tengah dinamika politik nasional yang terus berkembang pasca terbentuknya pemerintahan baru. Diskusi mengenai fungsi oposisi, pengawasan parlemen, dan keseimbangan kekuasaan kembali menjadi perhatian publik sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi Indonesia.
Polemik semakin menguat setelah muncul sorotan terhadap dugaan keterlibatan dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada 12 Juni 2026. Namun hingga kini, berbagai pandangan terkait isu tersebut masih menjadi bagian dari perdebatan politik yang berkembang di ruang publik.
Redaksi 20 Juni 2026
0 Komentar