JAKARTA – Polemik mengenai dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali menjadi perhatian publik setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengakui telah menyerahkan salinan dokumen pencalonan Jokowi, termasuk ijazah SMA dan sarjana, kepada YouTuber dan peneliti independen Mikhael Sinaga.
Politikus PDIP, Guntur Romli, menjelaskan bahwa penyerahan dokumen tersebut dilakukan setelah Mikhael mengajukan permohonan informasi berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Menurutnya, dokumen yang diberikan merupakan bagian dari berkas pencalonan Jokowi pada Pemilihan Presiden 2014 yang tersimpan di partai.
PDIP menyatakan dokumen yang diserahkan meliputi salinan ijazah SMA, ijazah sarjana (S1), serta sejumlah dokumen administrasi lain yang dinilai dapat dibuka kepada publik sesuai ketentuan perundang-undangan.
Mikhael Sinaga mengaku mengajukan permohonan tersebut untuk kepentingan penelitian dan investigasi terkait berbagai pemberitaan yang berkembang mengenai dokumen pendidikan Jokowi. Ia berpendapat bahwa partai politik biasanya menyimpan salinan dokumen persyaratan yang diajukan calon sebelum diteruskan kepada penyelenggara pemilu.
Setelah memperoleh dokumen dari PDIP, Mikhael mengaku melakukan perbandingan dengan salinan dokumen yang disebut berasal dari arsip penyelenggara pemilu. Dari hasil pengamatannya, ia mengklaim menemukan perbedaan posisi cap legalisasi pada salinan ijazah yang dibandingkan.
Namun demikian, pengamatan terhadap posisi cap atau letak legalisasi pada salinan dokumen belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan keaslian atau ketidakaslian suatu ijazah. Dalam praktik administrasi, perbedaan posisi cap legalisasi dapat terjadi karena proses penyalinan, legalisasi ulang, pemindaian dokumen, maupun penggunaan salinan yang berasal dari waktu dan kebutuhan administrasi yang berbeda.
Para ahli hukum administrasi menilai bahwa pembuktian keaslian dokumen pendidikan harus dilakukan melalui verifikasi resmi oleh instansi yang berwenang, termasuk pencocokan dengan arsip asli yang tersimpan di lembaga pendidikan penerbit dan instansi terkait.
Prinsip hukum juga mengedepankan bahwa setiap dugaan mengenai keaslian dokumen harus dibuktikan melalui mekanisme pemeriksaan yang sah, bukan hanya berdasarkan perbandingan visual terhadap salinan dokumen.
Polemik mengenai ijazah Jokowi sendiri telah beberapa kali menjadi perdebatan publik dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai pihak telah menyampaikan pandangan dan analisis masing-masing, sementara sejumlah proses hukum terkait persoalan tersebut juga telah berlangsung di berbagai forum.
Hingga saat ini, tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah Presiden Jokowi palsu. Karena itu, asas praduga tak bersalah dan prinsip kepastian hukum tetap harus dikedepankan dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar.
Perkembangan terbaru ini diperkirakan akan kembali memunculkan diskusi publik mengenai transparansi dokumen pejabat negara, keterbukaan informasi publik, serta pentingnya mekanisme verifikasi yang objektif dan berbasis fakta dalam setiap perdebatan hukum maupun politik di Indonesia.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar