PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – Pemerintah Kota Pontianak kembali menorehkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai 99,56 persen dari target yang ditetapkan, sekaligus mengantarkan Pemkot Pontianak kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-15 kali secara berturut-turut.
Capaian tersebut disampaikan oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa (2/6/2026).
"Alhamdulillah, Pemerintah Kota Pontianak kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ke-15 kalinya," ujar Edi.
Pendapatan Daerah Hampir Capai Target Sempurna
Dalam pemaparannya, Edi menjelaskan bahwa target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp2,16 triliun. Dari target tersebut, realisasi pendapatan mencapai Rp2,15 triliun atau sebesar 99,56 persen.
Sementara itu, belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp2,20 triliun terealisasi Rp2,06 triliun atau mencapai 93,27 persen.
Dari pelaksanaan APBD tersebut, Pemerintah Kota Pontianak mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp138,87 miliar.
"Secara umum realisasi pendapatan berada di atas 95 persen dan terdapat SiLPA sebesar kurang lebih Rp138 miliar," jelasnya.
SiLPA Dipengaruhi Efisiensi dan Perpanjangan Proyek
Menurut Edi, terbentuknya SiLPA bukan semata-mata karena anggaran tidak terserap, melainkan dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adanya perpanjangan waktu pekerjaan konstruksi pada sejumlah proyek pembangunan, efisiensi penggunaan anggaran, serta adanya pendapatan yang melampaui target.
"SiLPA ini disebabkan adanya perpanjangan pekerjaan konstruksi pada beberapa proyek, penghematan anggaran, serta pendapatan yang melampaui target," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara terintegrasi melalui sistem aplikasi keuangan daerah mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
WTP Bukan Tujuan Akhir
Meski kembali memperoleh opini WTP, Edi menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan setiap anggaran yang dikelola mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas.
"Yang terpenting, program-program yang kita susun bersama DPRD tidak hanya mencapai tujuan administrasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tegasnya.
DPRD Apresiasi Kinerja Pemkot
Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, turut memberikan apresiasi atas capaian opini WTP yang kembali diraih Pemerintah Kota Pontianak.
Menurutnya, opini WTP menjadi salah satu indikator penting bahwa tata kelola keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
"Kepada Pemerintah Kota Pontianak yang telah berturut-turut 15 kali menerima opini WTP, tentu ini menjadi capaian yang patut diapresiasi," ujarnya.
Satarudin menjelaskan bahwa setelah laporan hasil pemeriksaan BPK diterima, DPRD akan melanjutkan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD melalui tahapan pandangan umum fraksi, jawaban wali kota, hingga pembahasan pada tingkat selanjutnya.
"Besok masih ada pandangan umum fraksi, kemudian dilanjutkan jawaban Wali Kota. Masih ada beberapa tahapan lagi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah," pungkasnya.
Capaian WTP ke-15 berturut-turut ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam menjaga konsistensi tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
0 Komentar