TANGERANG, BANTEN — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Republik Indonesia mengambil langkah tegas terhadap dugaan pelanggaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kabupaten Tangerang, Banten.
Petugas KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) resmi melakukan penyegelan terhadap PT Beringin Petroleum Energy (PT BPE) yang berlokasi di Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Sabtu (20/6/2026).
Penyegelan dilakukan setelah tim penegakan hukum lingkungan menemukan dugaan adanya aktivitas pengolahan limbah B3 jenis oli bekas yang tidak memenuhi ketentuan perizinan dan standar teknis pengelolaan lingkungan.
Perusahaan tersebut diketahui melakukan pengolahan oli bekas menjadi produk yang disebut Chemical Diesel Oil (CDO). Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, proses pengolahan tersebut diduga dilakukan tanpa kelengkapan persetujuan teknis dan sistem pengendalian pencemaran yang memadai.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Irjen Pol. Rizal Irawan, menjelaskan bahwa pihaknya menemukan sejumlah dugaan pelanggaran serius dalam kegiatan operasional perusahaan.
“Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi bahan Chemical Diesel Oil. Oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait diolah di sini dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali,” ujar Rizal.
Diduga Tidak Memiliki Dokumen Teknis Pengelolaan Limbah
KLH menyebut PT BPE telah memiliki sejumlah dokumen lingkungan, namun dari hasil pengawasan ditemukan dugaan perusahaan belum memiliki Persetujuan Teknis (Pertek) dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) yang menjadi persyaratan dalam kegiatan pemanfaatan limbah B3.
Tim juga menemukan dugaan pelanggaran pada fasilitas produksi, termasuk cerobong emisi yang disebut tidak dilengkapi alat pengendali pencemaran udara.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan pelepasan emisi hasil proses produksi langsung ke udara sekitar.
“Hasil pembakaran dari proses CDO ini langsung dibuang ke udara, air dan tanah,” ungkap Rizal.
Dugaan Pencemaran Lingkungan Jadi Sorotan
Selain persoalan emisi udara, petugas juga menemukan dugaan praktik pembuangan limbah B3 di area belakang perusahaan.
Limbah yang ditemukan antara lain berupa residu oli, bottom ash, serta bahan penyerap bekas yang diduga berasal dari proses pengolahan.
KLH juga melakukan pengambilan sampel uji kebauan dan pemeriksaan lingkungan di beberapa titik, termasuk area sekitar permukiman warga.
Tim menduga terdapat potensi pencemaran akibat air limpasan yang mengandung sisa pelumas mengalir menuju area rawa di sekitar lokasi.
Beroperasi Bertahun-tahun
Berdasarkan hasil pemeriksaan, aktivitas perusahaan disebut telah berlangsung dalam waktu cukup lama. Operasional sempat berhenti saat pandemi Covid-19, kemudian kembali berjalan sejak 2022 hingga 2026.
Dengan luas lahan sekitar 2.773 meter persegi, perusahaan tersebut disebut memiliki kapasitas pengolahan mencapai ratusan ribu liter oli bekas per bulan.
Namun KLH menilai aktivitas pengelolaan limbah harus tetap memenuhi aturan, terutama karena limbah B3 memiliki risiko besar terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Terancam Sanksi Administratif hingga Pidana
Atas temuan tersebut, KLH menghentikan kegiatan operasional perusahaan dan melakukan penyegelan sebagai bagian dari proses penegakan hukum.
Rizal mengatakan perusahaan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari sanksi administratif, gugatan perdata lingkungan, hingga proses pidana apabila unsur pelanggaran terbukti.
Dugaan pelanggaran tersebut dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Kami akan menerapkan sanksi dan penegakan hukum lingkungan kepada perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Rizal.
KLH/BPLH memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap industri yang berpotensi mencemari lingkungan dan mengimbau masyarakat agar aktif melaporkan dugaan pencemaran melalui saluran resmi pengaduan lingkungan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan belum menyampaikan keterangan resmi terkait penyegelan dan temuan KLH tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan tanggapan dari pihak terkait sesuai prinsip pemberitaan berimbang.
Tim Redaksi
0 Komentar