Orangtua Dedi Albar "Sang Supir Travel" Minta Keadilan Hukum Agar Berpihak Pada Yang Benar

Pontianak - Pasca penetapan hasil putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Pontianak terhadap anaknya yang masih menguatkan putusan PN Pontianak tersebut membuat Supardinata orang tua dari Dedi Albar yang di hukum 18 tahun penjara mengajukan Kasasi.

Tidak Mau Terima atas Putusan dunia dan akhirat terhadap anaknya Dedi Albar.

Orangtua Dedi Albar tidak mau terima putusan hukum yang dijatuhkan pada anaknya karena posisi anaknya hanya supir travel yang di pesan oleh PRESTIYO alias TIYO yang saat ini masih DPO [Buronan] dan penangkapan terhadap anaknya tidak ada ditemukannya barang bukti [BB] Narkoba yang bersamanya.

Menurut Supardinata orangtua Dedi Albar kenapa anaknya di kategorikan dengan pasal yang tidak sesuai dengan kronologis atau peristiwa hukum yang diakui dan yang dialami oleh anaknya.

Penjelasan pak Supardinata tentang Kronologis atau peristiwa hukum sehingga anaknya Dedi Albar ikut menjemput orang dan barang berawal dari pesanan langsung via telpon dari PRESTIYO alias TIYO kepada DEDI ALBAR dengan uang jasanya senilai 3 juta dengan posisi pengantaran orang dan barang tersebut dari Putussibau kearah Pontianak, namun sebelum menjemput dan membawa orang serta barang disaat menunggu perintah jemput dari Tiyo maka ketangkaplah Dedi Albar oleh polisi diwilayah hukum Putussibau, kata pak Supardinata.

Hukum dari perspektive Fair And Trial

Pengadilan yang adil dan proses hukum yang semestinya adalah prinsip-prinsip hukum mendasar yang dirancang untuk melindungi individu dari campur tangan pemerintah yang berlebihan, memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara adil, transparan, dan tidak memihak. Meskipun saling terkait erat, keduanya memiliki cakupan yang berbeda dalam sistem peradilan.

Proses Hukum yang Adil

Due process (proses hukum yang jujur dan adil) berfungsi sebagai jaminan konstitusional bahwa negara harus menghormati semua hak hukum yang dimiliki seseorang. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk bertindak adil dan mengikuti aturan serta prosedur yang telah ditetapkan dalam semua proses hukum dan administrasi. Secara umum, due process terbagi menjadi dua komponen utama:

Proses Hukum yang Adil: Memastikan bahwa pemerintah memberikan pemberitahuan yang tepat kepada individu dan sidang yang adil dan tidak memihak sebelum mengambil nyawa, kebebasan, atau harta benda mereka.

Due Process Substantif: Melindungi hak-hak mendasar yang tidak tertulis (seperti privasi atau kebebasan bergerak) dari campur tangan pemerintah, terlepas dari seberapa adil prosedur yang digunakan.

Pengadilan yang adil adalah penerapan hukum secara spesifik, objektive dan praktis dari proses hukum yang sudah semestinya di ruang sidang karena hal ini adalah merupakan Hak untuk diadili secara terbuka untuk publik, dan adil dalam menentukan apakah seseorang itu ditetapkan bersalah atau tidak bersalah atas suatu tuduhan yang benar benar terbukti secara sah.

Diakui secara internasional sebagai hak asasi manusia secara fundamental, bahwa pengadilan yang adil bergantung pada beberapa pilar inti:

1. Asumsi Tidak Bersalah: Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah tanpa keraguan yang beralasan oleh pihak penuntut.

2. Kesetaraan di Hadapan Hukum: Semua individu diperlakukan setara di pengadilan tanpa diskriminasi.

3. Hakim yang Adil & Independen: Kasus tersebut dievaluasi oleh pengadilan yang kompeten dan netral yang dibentuk berdasarkan hukum.

4. Hak untuk Mendapatkan Bantuan Hukum: Hak untuk menyewa pengacara, atau mendapatkan pengacara untuk melakukan pembelaan yang layak.

5. Hak untuk Mendapatkan Penerjemah dan Bukti Bukti: Akses untuk memahami jalannya persidangan dalam bahasa yang dikuasai dan kesempatan untuk menyampaikan bukti bukti serta melakukan pemeriksaan silang terhadap saksi saksi.

Kedua prinsip tersebut sangatlah penting agar terjaganya supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum, karena untuk mencegah penahanan yang dibuat sewenang-wenang dan mencegah vonis hukuman sewenang-wenang.

Lawyer And Friend Bandung

Tim pengacara di kasasinya Dedi Albar bin Supardinata yang terdiri dari Yayat Darmawi,SE,SH,MH, Waryoto SH,MH dan Djai,SH tetap optimis akan datangnya Putusan yang benar benar Adil dari Mahkamah Agung, karena putusan Judex juris hasilnya akan lebih cermat dan akurat karena pola Penerapan Hukumnya akan sesuai dengan tujuan hukum agar tidak terjadinya kekeliruan yang apabila salah penerapan hukumnya akan merugikan pihak yang tidak bersalah, kata Yayat.

Menurut Waryoto, SH,MH, akibat dari salahnya penerapan hukum baik secara formil maupun materiil akan dapat merusak keadilan dan merugikan pihak yang tidak bersalah. Yang implikasinya akan berefek fatal terhadap penegakan supremasi hukum di Indonesia.

Runtuhnya kepercayaan publik khususnya bagi para pencari keadilan yang benar benar menjunjung tinggi keluhuran atas Putusan Pengadilan yang pada akhirnya akan membuat semakin menghilangnya kepercayaan publik ketika salahnya penerapan hukum terhadap orang yang tidak bersalah tersebut tetap dipaksakan untuk dilaksanakan, sahut Djai,SH lagi.

Fredy Legito