JAKARTA – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KDKMP) yang digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi desa kini mulai mendapat sorotan serius dari Ombudsman Republik Indonesia. Di tengah ambisi pemerintah membentuk puluhan ribu koperasi di seluruh Indonesia, Ombudsman mengingatkan bahwa program besar dengan anggaran jumbo tersebut berpotensi menghadapi persoalan maladministrasi jika tidak dibarengi pengawasan yang ketat dan tata kelola yang profesional.
Pimpinan Ombudsman RI, Maneger Nasution, menegaskan bahwa keberhasilan program Koperasi Desa Merah Putih tidak cukup hanya diukur dari jumlah koperasi yang berdiri atau besarnya anggaran yang digelontorkan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan koperasi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa dan tidak berubah menjadi proyek formalitas semata.
"Program sebesar apa pun akan menghadapi risiko kegagalan apabila tidak dibangun di atas regulasi yang kuat, tata kelola yang baik, serta sistem pengawasan yang efektif," tegas Maneger.
Menurutnya, pengalaman berbagai program pemerintah sebelumnya menunjukkan bahwa masalah sering kali muncul bukan pada tahap perencanaan atau peluncuran, melainkan pada fase implementasi di lapangan. Tidak sedikit program yang diawali dengan seremoni megah dan dukungan anggaran besar, namun kemudian menghadapi berbagai persoalan administrasi, penyimpangan, hingga minimnya manfaat bagi masyarakat.
Potensi Maladministrasi Mengintai
Ombudsman menilai besarnya jumlah koperasi yang akan dibentuk menjadi tantangan tersendiri. Dengan target ribuan koperasi tersebar di seluruh pelosok Indonesia, pengawasan harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan.
Maneger mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan berpotensi membuka ruang terjadinya maladministrasi, mulai dari pengelolaan dana yang tidak transparan, penyalahgunaan kewenangan, laporan administrasi yang tidak sesuai fakta, hingga koperasi yang hanya aktif di atas kertas tanpa kegiatan usaha yang nyata.
"Jangan sampai koperasi hanya menjadi angka statistik yang terlihat bagus di laporan, tetapi tidak memberikan dampak ekonomi yang sesungguhnya kepada masyarakat desa," ujarnya.
Pengawasan Harus Menyentuh Anggota Koperasi
Lebih jauh, Ombudsman menilai pengawasan tidak boleh hanya mengandalkan laporan administratif atau dokumen yang disampaikan pengurus koperasi. Pengawasan harus mampu menjangkau kondisi riil di lapangan serta mendengar langsung suara anggota koperasi sebagai pihak yang merasakan manfaat atau bahkan kerugian dari program tersebut.
Menurut Maneger, keberhasilan koperasi tidak cukup diukur dari jumlah anggota atau besarnya modal usaha, melainkan dari kualitas pelayanan, keberlanjutan usaha, serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang meningkat akibat keberadaan koperasi.
"Pengawasan harus mampu memastikan koperasi benar-benar hidup, bergerak, melayani masyarakat, dan bukan sekadar papan nama atau proyek administratif," katanya.
Tantangan Besar di Tingkat Desa
Ombudsman juga menyoroti fakta bahwa setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan kualitas sumber daya manusia, kemampuan manajemen, akses pasar, hingga kondisi geografis menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan program.
Jika tidak dikelola secara cermat, koperasi berisiko mengalami stagnasi bahkan gagal berkembang setelah peresmian dilakukan. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan membuat dana dan sumber daya yang telah digelontorkan menjadi tidak efektif.
Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya fokus pada pembentukan koperasi baru, tetapi juga memastikan adanya pendampingan, pembinaan, pengawasan, serta evaluasi secara berkala.
Jangan Ulangi Kegagalan Program Masa Lalu
Peringatan Ombudsman ini muncul di tengah berbagai perdebatan mengenai efektivitas Koperasi Desa Merah Putih yang kini menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Sejumlah pengamat menilai program tersebut memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi desa, namun juga menyimpan risiko apabila tidak didukung sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
Publik pun berharap program yang digadang-gadang menjadi tulang punggung ekonomi desa tersebut tidak bernasib seperti sejumlah program besar sebelumnya yang sempat ramai saat diluncurkan, tetapi akhirnya tidak mampu bertahan dalam jangka panjang.
Dengan besarnya dana yang terlibat dan tingginya ekspektasi masyarakat, pengawasan yang kuat dinilai menjadi kunci utama agar Koperasi Desa Merah Putih benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat, bukan sekadar proyek yang habis pada seremoni peresmian.
(Redaksi)
0 Komentar