PURWOKERTO, JAWA TENGAH – 2 Juni 2026 – Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait dugaan investasi ilegal yang menyeret nama mantan pegawai Bank Mandiri Taspen Cabang Purwokerto.
Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas pengaduan konsumen serta informasi yang berkembang di masyarakat mengenai dugaan penawaran investasi yang dilakukan oleh pegawai nonaktif bank tersebut.
Kepala OJK Purwokerto, Dinavia Tri Riandari, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut.
"Menanggapi informasi yang berkembang terkait penawaran investasi oleh pegawai nonaktif PT Bank Mandiri Taspen Cabang Purwokerto, OJK telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait," ujar Dinavia dalam keterangan tertulis, Selasa (2/6/2026).
Hasil Pemeriksaan Akan Ditindaklanjuti
Menurut OJK, hasil pemeriksaan yang sedang dilakukan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan lembaga tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, OJK menegaskan akan terus memantau perkembangan penanganan perkara serta berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan proses penyelesaian berjalan sesuai aturan dan tetap mengedepankan perlindungan konsumen.
"OJK akan terus mencermati dan memantau perkembangan penanganan kasus tersebut serta berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai kewenangannya guna memastikan penyelesaian yang sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tetap mengutamakan aspek perlindungan konsumen," jelasnya.
Imbauan Waspada Investasi Bodong
Di tengah mencuatnya kasus tersebut, OJK kembali mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap berbagai penawaran investasi yang beredar, baik melalui media sosial maupun yang ditawarkan secara langsung.
Masyarakat diminta menerapkan prinsip 2L, yaitu:
- Legal — memastikan pihak yang menawarkan investasi memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang.
- Logis — memastikan keuntungan yang dijanjikan masuk akal dan tidak menjanjikan imbal hasil tinggi tanpa risiko.
OJK juga mengimbau masyarakat untuk memahami manfaat, risiko, hak, dan kewajiban sebelum memutuskan berinvestasi pada suatu produk keuangan.
Saluran Pengaduan Konsumen
Bagi masyarakat yang merasa dirugikan atau menemukan dugaan pelanggaran di sektor jasa keuangan, OJK membuka layanan pengaduan melalui:
- Telepon: 157
- WhatsApp: 0811-5715-7157
- Situs resmi layanan konsumen OJK:
Kasus ini menjadi perhatian publik setelah muncul laporan kerugian investasi yang diduga mencapai miliaran rupiah. Hingga kini, proses pemeriksaan masih berlangsung dan OJK belum menyampaikan hasil akhir maupun kesimpulan terkait dugaan pelanggaran yang sedang didalami.
0 Komentar