JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh partai politik agar lebih berhati-hati dalam melakukan proses rekrutmen kader maupun pengisian jabatan politik. Pesan tersebut disampaikan menyusul bergabungnya mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam, ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa setiap partai politik memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kader yang direkrut memiliki rekam jejak, integritas, serta kepatuhan terhadap hukum.
“Kami memandang penting bagi setiap partai politik untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan due diligence dalam proses rekrutmen kader maupun pengisian jabatan politik, dengan melakukan penelusuran terhadap rekam jejak, integritas, serta kepatuhan hukum calon kadernya,” ujar Budi dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).
Menurut KPK, proses seleksi kader politik menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat budaya antikorupsi. Partai politik dinilai memiliki peran strategis dalam melahirkan pemimpin yang mampu menjalankan pemerintahan secara bersih dan bertanggung jawab.
Budi menjelaskan, penelusuran rekam jejak juga perlu memperhatikan status hukum seseorang, termasuk apabila calon kader pernah tersangkut perkara pidana, masih menjalani masa pembebasan bersyarat, maupun pernah mendapatkan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pencabutan hak politik.
“Bagi KPK, pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada penindakan, tetapi juga membutuhkan komitmen bersama seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik sebagai pilar demokrasi,” katanya.
Meski demikian, KPK tetap menghormati hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik sesuai aturan hukum yang berlaku.
KPK menilai aspek integritas dan rekam jejak antikorupsi harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan politik agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi tetap terjaga.
Sementara itu, Nur Alam diketahui masih berstatus bebas bersyarat setelah menjalani hukuman atas kasus korupsi suap dan gratifikasi terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Sulawesi Tenggara periode 2009–2014.
Dalam perkara tersebut, Nur Alam sebelumnya divonis hukuman 12 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Selain pidana badan, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti serta dikenai pencabutan hak politik selama lima tahun setelah selesai menjalani hukuman.
Nur Alam tercatat menjalani bebas bersyarat sejak 16 Januari 2024 dan berada dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) hingga masa pembimbingan berakhir pada 27 Januari 2029.
Bergabungnya mantan kepala daerah tersebut ke partai politik kembali memunculkan perdebatan publik mengenai pentingnya standar integritas dalam proses kaderisasi politik nasional.
Fredy Legito
0 Komentar