Norsan Tegaskan Kapuas Raya Sudah Jadi Kebutuhan Mendesak
PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan kembali menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Kapuas Raya bukan lagi sekadar wacana pemekaran wilayah, melainkan telah menjadi kebutuhan nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pemerataan pembangunan, dan memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan Norsan di Pontianak, Minggu (28/6/2026), menyusul semakin besarnya tantangan pelayanan pemerintahan di provinsi yang memiliki wilayah sangat luas dengan karakter geografis yang beragam.
Menurut Norsan, luasnya wilayah Kalimantan Barat menyebabkan rentang kendali pemerintahan menjadi sangat panjang. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelayanan publik, distribusi pembangunan, hingga percepatan pengambilan kebijakan di sejumlah daerah, khususnya kawasan timur Kalimantan Barat.
"Dalam situasi saat ini, yang paling urgen bagi Kalimantan Barat adalah pemekaran wilayah. Kalimantan Barat memiliki wilayah yang sangat luas, sementara kebutuhan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat," ujar Norsan.
Ia menilai pembentukan Provinsi Kapuas Raya merupakan salah satu solusi strategis untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Dengan terbentuknya provinsi baru, pelayanan administrasi, pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga investasi diyakini akan lebih efektif karena pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara lebih dekat.
Norsan mengungkapkan bahwa usulan pembentukan Provinsi Kapuas Raya sebenarnya bukan hal baru. Aspirasi tersebut telah diperjuangkan sejak tahun 2007 dan berbagai persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat, baik administrasi maupun teknis, telah dipenuhi.
Persyaratan tersebut antara lain meliputi kajian akademik, dukungan pemerintah daerah yang menjadi wilayah cakupan, kesiapan infrastruktur pemerintahan, hingga berbagai dokumen pendukung lainnya.
Meski demikian, realisasi pembentukan daerah otonom baru masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait moratorium pemekaran wilayah yang hingga kini belum sepenuhnya dicabut.
Selain mendekatkan pelayanan publik, pembentukan Provinsi Kapuas Raya juga dinilai mampu mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah. Selama ini, beberapa kawasan di pedalaman Kalimantan Barat menghadapi tantangan akses transportasi, pelayanan pemerintahan, serta pembangunan infrastruktur yang membutuhkan perhatian lebih besar.
Norsan menilai, dengan hadirnya pemerintahan provinsi baru, pengelolaan potensi sumber daya alam, pengembangan ekonomi lokal, hingga peningkatan investasi akan lebih fokus dan sesuai dengan karakteristik wilayah.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalbar juga menyampaikan sejumlah masukan kepada Komisi II DPR RI terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Kabupaten dan Kota.
Ia menjelaskan, dari 15 Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas, terdapat tujuh RUU yang berkaitan langsung dengan wilayah administratif di Kalimantan Barat.
Karena itu, menurutnya, perspektif pemerintah daerah perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan regulasi agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
Masukan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada Komisi II DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat beberapa waktu lalu.
Norsan juga menekankan pentingnya pembaruan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum bagi daerah sekaligus menyesuaikan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang terus berkembang.
Selain aspek administratif, ia mengapresiasi perhatian Komisi II DPR RI terhadap keberagaman masyarakat Kalimantan Barat yang terdiri dari berbagai etnis seperti Dayak, Melayu, Tionghoa, dan kelompok masyarakat lainnya.
Menurutnya, keberagaman tersebut merupakan kekayaan sosial budaya yang harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional.
"Kami berharap Komisi II DPR RI dapat memperkuat perlindungan masyarakat, mendukung pemberdayaan pemerintah daerah, serta mendorong percepatan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat," kata Norsan.
Pernyataan Gubernur Kalbar tersebut kembali menguatkan harapan masyarakat di wilayah calon Provinsi Kapuas Raya agar pemerintah pusat segera membuka ruang pembentukan daerah otonom baru. Bagi banyak kalangan, pemekaran tidak hanya dipandang sebagai perubahan administratif, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mempercepat pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan timur Kalimantan Barat.
(Fredy Legito)
0 Komentar