Jakarta – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengajukan kebutuhan anggaran yang fantastis untuk tahun anggaran 2027. Nilainya mencapai Rp667 triliun, atau hampir lima kali lipat dari pagu indikatif yang saat ini disiapkan pemerintah sebesar Rp139 triliun.
Besarnya usulan anggaran tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurut Sjafrie, kebutuhan anggaran yang sangat besar itu disusun berdasarkan berbagai program strategis pertahanan, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), penguatan sumber daya manusia, hingga kebutuhan operasional pertahanan yang terus berkembang mengikuti dinamika global dan regional.
"Dalam tahun 2027, kami mengajukan rencana kebutuhan anggaran sebanyak Rp667 triliun. Ini adalah konsep yang kita buat dengan terus memperhatikan skala prioritas dan dinamika tugas yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan juga Tentara Nasional Indonesia sebagai instrumen dari pertahanan negara," ujar Sjafrie.
Meski demikian, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Bappenas baru menetapkan pagu indikatif sebesar Rp139 triliun untuk Kementerian Pertahanan pada tahun 2027. Selisih yang sangat besar tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Kemenhan dalam menyusun prioritas program yang akan dijalankan.
Selisih Mencapai Rp528 Triliun
Jika dibandingkan dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah, terdapat selisih sekitar Rp528 triliun antara kebutuhan yang diajukan Kemenhan dan kemampuan anggaran yang tersedia saat ini.
Kondisi tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan sektor pertahanan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, mulai dari pengamanan wilayah perbatasan, modernisasi sistem pertahanan, keamanan maritim, hingga ancaman nonmiliter yang semakin kompleks.
Meski demikian, Sjafrie memastikan Kemenhan tetap akan mengikuti kebijakan fiskal pemerintah dan menjalankan program berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan.
"Kami tetap mengikuti arahan pemerintah terkait pagu yang diberikan. Karena itu, evaluasi dan penentuan prioritas menjadi sangat penting agar kebutuhan pertahanan tetap dapat terpenuhi secara optimal," katanya.
Tambahan Anggaran Rp195 Triliun Diusulkan ke DPR
Selain mengajukan kebutuhan anggaran utama sebesar Rp667 triliun, Kemenhan juga mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp195 triliun melalui Komisi I DPR RI untuk diteruskan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Tambahan dana tersebut dinilai penting guna memperkuat kemampuan pertahanan nasional serta mendukung pelaksanaan tugas-tugas strategis Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga kedaulatan negara.
Sjafrie menegaskan bahwa sektor pertahanan tidak hanya berkaitan dengan keamanan semata, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi stabilitas nasional dan keberlangsungan pembangunan ekonomi.
Pertahanan Jadi Pilar Kedaulatan Negara
Menurut Kemenhan, investasi di sektor pertahanan merupakan kebutuhan jangka panjang yang harus dipersiapkan secara matang. Di tengah meningkatnya dinamika geopolitik kawasan dan global, Indonesia membutuhkan sistem pertahanan yang kuat, modern, dan mampu merespons berbagai bentuk ancaman.
Karena itu, pemerintah dan DPR diharapkan dapat mencari formulasi terbaik agar kebutuhan strategis pertahanan tetap dapat terpenuhi tanpa mengganggu keseimbangan fiskal negara.
Besarnya usulan anggaran tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu pembahasan penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027, mengingat sektor pertahanan menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Republik Indonesia.
0 Komentar