Jakarta – Harapan jutaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu kembali mengemuka. Pemerintah bersama DPR RI dijadwalkan membahas berbagai persoalan krusial terkait nasib PPPK dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung pada 8 Juni 2026.
Pembahasan tersebut dinilai menjadi momentum penting karena menyangkut kepastian status kepegawaian, kesejahteraan, hingga skema penggajian PPPK Paruh Waktu yang hingga kini masih menjadi perhatian berbagai pihak.
Ketua Umum Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia (PPWI), Herru Gama Yudha, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan audiensi dengan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna, pada 4 Juni 2026 lalu.
Menurut Herru, dalam pertemuan tersebut diperoleh informasi bahwa DPR RI bersama pemerintah memiliki komitmen untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi PPPK dan PPPK Paruh Waktu di seluruh Indonesia.
"Meski kondisi ekonomi nasional dan global saat ini menuntut adanya efisiensi anggaran, semangat untuk menyelesaikan persoalan PPPK Paruh Waktu tetap ada. Semua akan dicarikan jalan keluarnya," ujarnya.
Fokus Pembahasan: Gaji PPPK Paruh Waktu
Salah satu isu utama yang akan dibahas dalam rapat tersebut adalah mengenai skema penggajian PPPK Paruh Waktu.
Sejumlah daerah diketahui masih menghadapi keterbatasan fiskal sehingga muncul berbagai opsi yang akan dikaji pemerintah dan DPR. Di antaranya kemungkinan pemberian subsidi dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota atau bahkan skema pembiayaan yang ditanggung pemerintah pusat.
Pembahasan tersebut dinilai sangat penting mengingat banyak PPPK Paruh Waktu yang hingga kini masih menunggu kepastian mengenai standar penghasilan dan jaminan kesejahteraan mereka.
Aspirasi PPPK Akan Disampaikan ke Komisi II DPR
Selain membahas persoalan anggaran, Komisi II DPR RI juga dijadwalkan menerima audiensi dari Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia setelah rapat dengan pemerintah selesai dilaksanakan.
PPWI menyatakan telah menyampaikan berbagai aspirasi yang berkembang di kalangan PPPK Paruh Waktu, baik dari tenaga teknis, tenaga kesehatan, guru maupun tenaga kependidikan.
Beberapa tuntutan yang menjadi perhatian antara lain:
- Percepatan perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
- Kepastian standar gaji pokok secara nasional.
- Peningkatan kesejahteraan pegawai.
- Kepastian jenjang karier dan perlindungan kerja.
- Kesetaraan hak dengan PPPK Penuh Waktu.
Menunggu Keputusan Pemerintah dan DPR
Hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang dihasilkan. Namun hasil rapat antara Komisi II DPR RI, Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan BKN diperkirakan akan menjadi penentu arah kebijakan PPPK dan PPPK Paruh Waktu ke depan.
Bagi para tenaga honorer yang telah beralih status maupun yang masih menunggu kepastian, pembahasan ini menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan karena menyangkut masa depan pekerjaan dan kesejahteraan mereka.
Masyarakat kini menunggu hasil resmi rapat tersebut untuk mengetahui langkah konkret pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian PPPK dan PPPK Paruh Waktu di seluruh Indonesia.
Fredy Legito
0 Komentar