JAKARTA – Polemik pengadaan puluhan ribu unit motor listrik untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memantik perhatian publik setelah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Dudung Abdurachman, menyatakan bahwa pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai mampu membeli kendaraan operasional secara mandiri melalui skema kredit atau cicilan.
Pernyataan tersebut muncul di tengah penyelidikan dugaan korupsi proyek pengadaan motor listrik senilai Rp1,03 triliun yang sebelumnya dirancang untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis. Proyek yang semula diklaim untuk menunjang distribusi makanan bergizi ke berbagai daerah itu kini justru menjadi sorotan karena diduga sarat penyimpangan anggaran.
Menurut Dudung, dengan penghasilan pegawai SPPG yang disebut mencapai sekitar Rp6 juta per bulan, kebutuhan kendaraan operasional sebenarnya dapat dipenuhi secara mandiri tanpa harus dibebankan kepada negara.
"Gajinya SPPG itu kan lumayan, sekitar Rp6 jutaan. Kalau mencicil satu motor saya rasa cukup. Tidak perlu-perlu amat difasilitasi negara," ujar Dudung saat memberikan keterangan di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Pernyataan tersebut langsung memicu berbagai tanggapan publik. Sebab, di saat negara tengah menghadapi dugaan kerugian besar akibat proyek pengadaan motor listrik tersebut, muncul pertanyaan mengenai alasan proyek bernilai lebih dari Rp1 triliun itu sejak awal dianggap perlu dilaksanakan.
Proyek Motor Listrik Rp1 Triliun Dipertanyakan
Berdasarkan perencanaan awal, motor listrik tersebut akan digunakan oleh Kepala SPPG dan petugas pengawas lapangan untuk mendukung distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah serta menjangkau wilayah yang sulit diakses.
Namun dalam perkembangannya, proyek tersebut menjadi bagian dari perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum setelah ditemukan dugaan penyimpangan dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa Program MBG.
Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa ribuan unit kendaraan bahkan telah memasuki tahap produksi dan perakitan ketika proses penyelidikan mulai berjalan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai mekanisme pengawasan, perencanaan anggaran, serta urgensi pengadaan kendaraan dalam jumlah sangat besar tersebut.
Dugaan Mark-Up Capai Ratusan Miliar Rupiah
Dudung sendiri mengungkapkan bahwa proyek pengadaan motor listrik tersebut diduga mengandung indikasi penggelembungan harga atau mark-up.
Temuan awal disebut menunjukkan adanya selisih anggaran mencapai sekitar Rp200 miliar. Sementara hasil audit yang berkembang dalam proses penyidikan memperkirakan potensi kerugian negara dapat mencapai sekitar Rp400 miliar apabila dugaan mark-up tersebut terbukti.
Besarnya nilai proyek membuat kasus ini menjadi salah satu sorotan utama dalam pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis yang selama ini digadang-gadang sebagai program strategis nasional.
Eks Petinggi BGN Jadi Tersangka
Kasus ini semakin menyita perhatian setelah Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa Program MBG.
Mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka antara lain mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, serta mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung.
Penetapan tersangka tersebut memperkuat dugaan bahwa persoalan yang terjadi tidak sekadar berkaitan dengan kesalahan administrasi, melainkan berpotensi mengarah pada penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.
Nasib Ribuan Motor yang Sudah Dirakit
Di tengah proses hukum yang masih berlangsung, muncul pertanyaan mengenai nasib puluhan ribu unit motor listrik yang disebut telah selesai diproduksi maupun masih berada dalam tahap perakitan.
Dudung menyatakan keputusan terkait pemanfaatan kendaraan tersebut sepenuhnya berada di tangan Kepala BGN yang baru serta Presiden Republik Indonesia.
Menurutnya, pemerintah perlu mencari jalan keluar terbaik agar aset yang telah terlanjur diproduksi tidak berubah menjadi beban baru bagi negara.
Berbagai opsi mulai bermunculan, mulai dari pengalihan penggunaan ke instansi lain, pemanfaatan untuk program pelayanan publik, hingga evaluasi total terhadap kebutuhan operasional Program MBG ke depan.
Ujian Transparansi Program MBG
Kasus motor listrik ini menjadi ujian besar bagi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang selama ini diklaim sebagai salah satu program unggulan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Di satu sisi, program MBG dinilai memberikan manfaat bagi jutaan pelajar dan membuka peluang ekonomi bagi petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM.
Namun di sisi lain, munculnya dugaan korupsi bernilai triliunan rupiah menimbulkan kekhawatiran publik mengenai efektivitas pengawasan anggaran dan transparansi pengelolaan program.
Publik kini menantikan langkah aparat penegak hukum untuk mengungkap secara menyeluruh siapa saja pihak yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme dugaan penyimpangan terjadi, serta berapa besar kerugian negara yang sesungguhnya.
Sementara itu, pernyataan Dudung mengenai kemampuan pegawai SPPG mencicil motor sendiri justru menambah satu pertanyaan baru yang ramai diperbincangkan masyarakat: jika kendaraan tersebut dianggap bukan kebutuhan mendesak, mengapa proyek pengadaan senilai Rp1,03 triliun itu bisa dilaksanakan sejak awal?
Fredy Legito Jakarta, Juni 2026
0 Komentar