JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa mekanisme pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Putusan tersebut sekaligus menutup ruang spekulasi mengenai wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang sempat menjadi perdebatan di ruang publik.
Kepastian itu disampaikan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/6/2026). Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan permohonan uji materi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada tidak dapat diterima.
Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, saat membacakan putusan menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia, dengan tetap menghormati daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan sesuai ketentuan konstitusi.
"Hal ini dengan berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum dengan tetap mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa," ujar Suhartoyo.
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai para pemohon tidak mampu membuktikan adanya kerugian hak konstitusional, baik yang bersifat aktual maupun potensial, akibat berlakunya norma yang diuji. Karena tidak memenuhi syarat kedudukan hukum maupun unsur kerugian konstitusional, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
Mahkamah juga menegaskan bahwa pertimbangannya sejalan dengan sejumlah putusan terdahulu, antara lain Putusan Nomor 072/PUU-II/2004, Putusan Nomor 073/PUU-II/2004, Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024, serta Putusan Nomor 110/PUU-XXII/2025 yang telah memberikan arah mengenai pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah.
Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh empat mahasiswa, yakni Vendy Setiawan, Lala Komalawati, Susi Lestari, dan Afifah Nabila Putri. Mereka meminta Mahkamah memberikan penafsiran yang lebih tegas terhadap frasa "secara langsung dan demokratis" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
Menurut para pemohon, munculnya kembali wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD menimbulkan kekhawatiran akan bergesernya prinsip kedaulatan rakyat yang selama ini diwujudkan melalui pemilihan langsung. Mereka juga menilai rumusan norma dalam undang-undang masih membuka ruang penafsiran yang berbeda sehingga berpotensi menjadi dasar perubahan mekanisme pilkada tanpa perubahan konstitusi.
Namun, Mahkamah berpandangan bahwa dalil tersebut tidak cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran hak konstitusional para pemohon.
Putusan ini sekaligus memberikan kepastian hukum bahwa sistem Pilkada langsung tetap menjadi mekanisme yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, setiap rencana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dipandang menjadi penegasan bahwa kedaulatan rakyat dalam memilih kepala daerah tetap menjadi salah satu pilar penting demokrasi Indonesia, sekaligus mengakhiri perdebatan mengenai kemungkinan kembalinya sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar