JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa materi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam proses penyidikan merupakan bagian dari informasi yang bersifat rahasia dan bukan untuk diketahui masyarakat umum.
Hal tersebut disampaikan MK saat membacakan putusan perkara Nomor 158/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Rabu (17/6/2026).
Dalam putusan tersebut, MK menyatakan tidak dapat menerima dan menolak permohonan yang diajukan oleh Billy Anggara Jufri, Ardi Muhammad Fikri, Febri Wahyuni, Raga Samudera Widodo, dan Yanuardi.
Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menyampaikan bahwa kekhawatiran mengenai perbedaan keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya bukan menjadi persoalan, karena penilaian terhadap keterangan saksi merupakan kewenangan hakim dalam proses persidangan.
“Karena ada tidaknya perbedaan keterangan saksi satu dengan saksi lainnya menjadi kewenangan hakim untuk menilainya,” ujar Ridwan.
MK juga menjelaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana, penyidikan pada dasarnya dilakukan secara tertutup dan rahasia. Kerahasiaan tersebut mencakup isi BAP saksi maupun tersangka.
“Ketertutupan dan kerahasiaan tersebut mencakup hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan saksi dan juga tersangka. Oleh karena itu, isi atau materi muatan berita acara pemeriksaan saksi bukan untuk diketahui umum atau publik,” kata Ridwan.
Menurut MK, membuka informasi penyidikan yang bersifat rahasia justru berpotensi mengganggu proses pengungkapan tindak pidana serta pencarian pelaku.
Sebelumnya, para pemohon mempersoalkan Pasal 36 ayat (1) KUHAP yang mengatur bahwa keterangan tersangka dan/atau saksi dicatat dalam BAP dan ditandatangani setelah membaca serta memahami isinya.
Para pemohon menilai aturan tersebut belum secara tegas mengatur kewajiban penyidik memberikan salinan BAP kepada saksi. Mereka berpendapat tidak adanya kewajiban tersebut dapat berpengaruh terhadap prinsip peradilan yang adil (fair trial).
Dalam permohonannya, mereka meminta MK memberikan tafsir bahwa salinan BAP harus diserahkan kepada saksi dalam waktu segera setelah pemeriksaan.
Namun, MK menilai dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum dan tetap mempertahankan prinsip bahwa materi penyidikan memiliki batasan akses demi menjaga efektivitas proses penegakan hukum.
Dengan putusan ini, MK menegaskan bahwa kepentingan transparansi tetap harus berjalan seimbang dengan kebutuhan menjaga kerahasiaan proses penyidikan.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar