JAKARTA – Para mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyampaikan keberatan atas sejumlah kebijakan yang dinilai berpotensi mengganggu operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Kekhawatiran tersebut muncul menyusul rencana Badan Gizi Nasional (BGN) yang disebut akan melakukan audit menyeluruh terhadap SPPG, termasuk opsi penghentian sementara operasional dapur MBG selama masa libur sekolah. Selain itu, juga mengemuka wacana evaluasi insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari untuk efisiensi anggaran.
Mitra Nilai Penghentian Operasional Berisiko Ganggu Ekonomi
Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) sebagai perwakilan pelaku usaha dalam ekosistem MBG menilai kebijakan penghentian operasional dapur berpotensi menimbulkan dampak luas, tidak hanya bagi penerima manfaat, tetapi juga terhadap rantai ekonomi di tingkat bawah.
Ketua Umum Gapembi, Alven Stony, menegaskan bahwa SPPG bukan hanya bagian dari program sosial, tetapi juga penggerak ekonomi sirkular yang melibatkan banyak sektor, mulai dari relawan, petani, peternak, hingga pelaku UMKM.
“Penghentian dapur MBG akan berdampak langsung pada relawan yang bekerja harian, serta para supplier yang menggantungkan distribusi hasil tani dan ternak,” ujar Alven dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, setiap SPPG melibatkan sedikitnya 15 pemasok lokal, sehingga penghentian operasional berpotensi menyebabkan penumpukan hasil produksi di tingkat petani dan pelaku usaha kecil.
Klaim Potensi Kerugian Hingga Triliunan Rupiah
Berdasarkan perhitungan internal Gapembi, penghentian operasional SPPG selama 54 hari diperkirakan dapat berdampak pada hilangnya pendapatan relawan hingga Rp4 triliun secara agregat, serta potensi penurunan omzet pemasok bahan pangan mencapai sekitar Rp24 triliun.
Selain itu, Gapembi juga menyoroti potensi terganggunya arus pembiayaan bagi pelaku usaha yang sebelumnya telah berinvestasi dalam fasilitas SPPG.
“Banyak mitra adalah pelaku UMKM yang bahkan masih mencicil pinjaman bank. Jika operasional dihentikan, dampaknya bukan hanya pada usaha, tetapi juga pada kepercayaan terhadap program,” tambah Alven.
Soroti Insentif dan Kepastian Kebijakan
Selain isu operasional, Gapembi juga menyoroti wacana evaluasi insentif Rp6 juta per hari yang selama ini diterima mitra pengelola SPPG. Menurut mereka, dana tersebut bukan semata keuntungan, melainkan bentuk pengembalian modal atas fasilitas yang digunakan dalam mendukung program pemerintah.
Ketidakpastian kebijakan dinilai dapat berdampak pada menurunnya minat pelaku usaha untuk terlibat dalam program MBG di masa mendatang.
Minta Dialog dan Kepastian Regulasi
Gapembi meminta pemerintah, dalam hal ini BGN, untuk membuka ruang dialog dengan para pelaku usaha, relawan, dan pemangku kepentingan lain agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan gejolak di lapangan.
“Kami berharap ada komunikasi yang lebih terbuka dan tidak sepihak, karena program ini melibatkan banyak pihak yang selama ini ikut menopang keberhasilan MBG,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional terkait respons atas keberatan yang disampaikan para mitra tersebut.
(Redaksi)
0 Komentar