Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat – Kaur Keuangan Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berinisial RT harus berurusan dengan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sambas setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan perkara penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2025.
RT digiring petugas Kejaksaan Negeri Sambas setelah menjalani proses pemeriksaan. Selanjutnya, tersangka dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIB Sambas berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 11 Juni 2026.
Kajari Sambas melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Rustam Efendi P. Simarmata, S.H., M.H., didampingi Kepala Seksi Intelijen bersama para Kasubsi serta staf Bidang Pidana Khusus menyampaikan bahwa penahanan dilakukan setelah penyidik menetapkan RT sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.
Kasus tersebut bermula dari dugaan penggunaan delapan slip penarikan dana di Bank Kalbar Cabang Sambas. RT diduga menggunakan surat kuasa palsu atas nama Penjabat Kepala Desa Lorong untuk melakukan pencairan dana desa tahun anggaran 2025.
Dana yang telah dicairkan tersebut diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya. Penyidik menduga dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Sambas, total kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp314.647.878.
Penetapan tersangka terhadap RT dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Sambas Nomor B-1790.1.17/Fd.2/06/2026 tanggal 8 Juni 2026. Sebelumnya, proses penyidikan perkara ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tanggal 20 Februari 2026.
Atas perbuatannya, RT disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Perkara ini saat ini masih dalam tahap pemberkasan. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, proses hukum akan dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Kejaksaan Negeri Sambas menegaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan bagian dari komitmen dalam mengawal pengelolaan keuangan desa agar berjalan transparan, tertib, dan tidak disalahgunakan.
Kasus RT juga menjadi perhatian bagi aparatur desa lainnya agar dana desa yang diperuntukkan bagi pembangunan dan kepentingan masyarakat tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat
11 Juni 2026
Fredy Legito
0 Komentar