PONTIANAK – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang berkembang mengenai dugaan aliran dana dalam perkara tambang bauksit ilegal di Kalimantan Barat.
Melalui tanggapan yang disampaikan di media sosial salah satu media pada Sabtu (27/6/2026), Maman menegaskan dirinya tidak mengetahui maupun terlibat dalam aktivitas usaha yang dijalankan oleh Sudianto alias Aseng, tersangka dalam perkara yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.
Menurut Maman, pemberitaan yang beredar memang tidak secara langsung menyebut nama ataupun inisial dirinya. Namun, ia menilai muncul berbagai penafsiran di ruang publik yang kemudian mengaitkan inisial "MA" dengan dirinya.
"Saya sama sekali tidak tahu dan tidak pernah terlibat dengan aktivitas usaha Aseng, apalagi menerima materi dalam bentuk apa pun," tulis Maman dalam klarifikasinya.
Ia juga mengajak masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung dan menyerahkan sepenuhnya pembuktian kepada aparat penegak hukum.
"Terkait proses hukum Aseng dan kawan-kawan, biarkan menjadi ranah aparat penegak hukum. Kita hormati semua prosesnya," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah pemberitaan mengulas adanya dugaan aliran dana dalam perkara tambang bauksit ilegal di Kalimantan Barat yang masih berada pada tahap penyidikan. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung belum mengumumkan adanya penetapan tersangka ataupun menyampaikan secara resmi keterlibatan pihak yang disebut berinisial "MA".
Dengan adanya klarifikasi tersebut, Maman membantah seluruh dugaan yang mengaitkan dirinya dengan perkara dimaksud.
Asas Praduga Tak Bersalah
Perkara dugaan tambang bauksit ilegal yang menjerat sejumlah tersangka, termasuk Sudianto alias Aseng, hingga kini masih dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Seluruh informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak lain masih memerlukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hak Jawab
Pemuatan klarifikasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut guna menjaga keberimbangan, akurasi, dan kepastian informasi kepada masyarakat.
Fredy Legito
0 Komentar