Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Senin (8/6/2026), Amran mengungkapkan bahwa sekitar 270 hingga 300 perusahaan sawit akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap jutaan petani sawit yang terdampak penurunan harga TBS dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Amran, dari sekitar 1.900 perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit, masih terdapat ratusan perusahaan yang belum mengembalikan harga TBS ke level yang dianggap wajar sesuai kondisi pasar saat ini.
"Dari total sekitar 1.900 perusahaan sawit, masih ada kurang lebih 270 sampai 300 perusahaan yang belum menaikkan harga. Data tersebut akan kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Menteri Pertanian menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam apabila terdapat praktik yang berpotensi merugikan petani. Ia menilai penurunan harga TBS yang terjadi sebelumnya merupakan kondisi yang tidak sejalan dengan perkembangan pasar global.
Pasalnya, harga CPO internasional dalam beberapa waktu terakhir justru menunjukkan tren kenaikan. Selain itu, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga berada di kisaran Rp18.000 per dolar seharusnya memberikan keuntungan tambahan bagi komoditas ekspor, termasuk kelapa sawit.
"Ini menjadi anomali. Ketika harga CPO naik dan nilai tukar dolar menguat, seharusnya harga TBS di tingkat petani juga ikut meningkat. Namun yang terjadi justru sebaliknya," kata Amran.
Ia menyebut berdasarkan laporan yang diterimanya, sekitar 70 persen harga TBS di berbagai daerah mulai berangsur pulih. Pemerintah berharap seluruh perusahaan segera menyesuaikan harga pembelian sesuai ketentuan dan harga acuan yang ditetapkan pemerintah daerah melalui regulasi masing-masing.
Amran bahkan menilai harga TBS saat ini semestinya tidak hanya kembali normal, tetapi berpotensi naik lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya karena didukung kondisi pasar yang menguntungkan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Satgas Pangan Polri, Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihaknya menemukan indikasi awal adanya praktik persekongkolan harga atau kartel dalam penetapan harga TBS di sejumlah wilayah.
Menurut Ade Safri, dugaan tersebut muncul karena terdapat ketidaksesuaian antara tren kenaikan harga CPO global dengan harga pembelian TBS di tingkat petani yang justru mengalami penurunan.
"Kami melihat adanya indikasi awal yang perlu didalami lebih lanjut terkait kemungkinan persekongkolan dalam penetapan harga TBS. Karena secara logika ekonomi, ketika harga CPO naik, harga TBS seharusnya ikut bergerak naik," ujarnya.
Untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum, Satgas Pangan Polri akan berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kerja sama tersebut bertujuan melakukan penyelidikan mendalam terhadap kemungkinan praktik kartel, penyalahgunaan posisi pasar, maupun bentuk pelanggaran persaingan usaha lainnya yang dapat merugikan petani.
Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan terhadap petani sawit menjadi prioritas karena sektor ini menjadi sumber penghidupan bagi jutaan keluarga di berbagai daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, setiap dugaan praktik yang menghambat terbentuknya harga yang adil akan ditindak sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Hingga saat ini, proses pengumpulan data dan verifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga belum menyesuaikan harga TBS masih terus berlangsung. Aparat penegak hukum bersama instansi terkait akan melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum maupun persaingan usaha tidak sehat dalam kasus tersebut.
0 Komentar