JAKARTA – Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter memicu perhatian sejumlah pejabat pemerintah. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan terkait dampak kebijakan tersebut terhadap sektor transportasi, inflasi, hingga stabilitas ekonomi nasional.
Menhub: Dampak Sudah Diperhitungkan Sejak Awal
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa setiap penyesuaian harga BBM, termasuk Pertamax, telah melalui proses perhitungan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina sebelum diumumkan ke publik.
Menurutnya, meskipun dampak teknis dan ekonomi dari kenaikan harga tersebut belum dijabarkan secara rinci, pemerintah meyakini seluruh variabel telah dipertimbangkan dalam kebijakan penyesuaian harga.
“Nanti kita hitung lagi. Tapi tentunya Kementerian ESDM ketika menaikkan Pertamax sudah dihitung dampaknya,” ujar Dudy di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (11/6/2026).
ESDM: Harga BBM Non-Subsidi Ikuti Mekanisme Pasar
Sementara itu, Kementerian ESDM menjelaskan bahwa penetapan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax mengikuti mekanisme pasar global. Ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, penyesuaian harga domestik menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindari.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan bahwa harga BBM tidak hanya dipengaruhi oleh harga minyak mentah, tetapi juga komponen lain seperti biaya distribusi, penyimpanan, serta faktor pajak.
“Kalau bicara BBM non-subsidi, mekanismenya memang mengikuti harga pasar. Jadi ketika minyak naik, penyesuaian harga tidak bisa dihindari,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan melalui kebijakan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar.
Menkeu: Dampak Inflasi Dinilai Terbatas
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Hal ini karena jenis BBM tersebut bukan merupakan bahan bakar utama untuk angkutan barang dan transportasi massal.
“Harusnya dampaknya relatif minim karena Pertamax tidak digunakan untuk angkutan barang,” ujarnya.
Namun demikian, Purbaya mengakui adanya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat, termasuk kemungkinan sebagian pengguna Pertamax beralih ke Pertalite yang lebih murah.
Pergeseran Konsumsi dan Potensi Tekanan Subsidi
Pemerintah juga menyoroti potensi dampak fiskal apabila terjadi pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN, meskipun hingga kini belum dilakukan perhitungan detail terkait skenario tersebut.
Kementerian ESDM menegaskan bahwa hingga saat ini belum terlihat pergeseran konsumsi secara masif di lapangan. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tetap tidak mengalami perubahan hingga akhir tahun anggaran berjalan.
Pertamina Pastikan Pasokan Aman
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan BBM di seluruh jaringan SPBU tetap aman. Penyesuaian harga, termasuk Pertamax dan Pertamax Green, telah dilakukan berdasarkan evaluasi formula harga yang mengacu pada kondisi pasar global.
Pertamina juga menegaskan bahwa jenis BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak mengalami perubahan harga.
Pemerintah Jaga Stabilitas Energi dan Ekonomi
Secara keseluruhan, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal negara dan stabilitas pasokan energi nasional.
Di tengah fluktuasi harga minyak dunia, pemerintah memastikan evaluasi kebijakan energi akan terus dilakukan secara berkala guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus keberlanjutan subsidi energi.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar