JAKARTA – Gelombang demonstrasi mahasiswa yang memadati kawasan Gedung DPR RI akhirnya memaksa pimpinan parlemen turun tangan. Setelah ribuan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menuntut respons atas berbagai persoalan nasional, sejumlah pimpinan DPR menerima perwakilan demonstran dalam audiensi tertutup yang berlangsung pada Jumat (19/6/2026).
Pertemuan tersebut menghasilkan sederet janji politik yang langsung diumumkan kepada publik. Mulai dari klaim potensi penghematan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp70 triliun, penyelesaian persoalan kelangkaan BBM subsidi, sampai harapan pencabutan status tersangka terhadap 16 mahasiswa Universitas Trisakti.
Namun, di balik berbagai komitmen yang disampaikan, muncul pertanyaan besar: sejauh mana janji tersebut dapat direalisasikan dan bukan sekadar menjadi penenang massa di tengah tekanan demonstrasi?
MBG Rp70 Triliun: Efisiensi atau Sekadar Wacana?
Salah satu poin yang paling menyita perhatian dalam audiensi adalah pernyataan Wakil Ketua DPR RI, , mengenai potensi penghematan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp70 triliun pada tahun 2027.
Menurut Saan, informasi tersebut diperoleh setelah Wakil Ketua DPR RI berkomunikasi langsung dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), .
Hasil evaluasi internal disebut menemukan sejumlah komponen program yang dinilai tidak efisien sehingga berpotensi dilakukan penghematan anggaran dalam jumlah besar.
Meski demikian, hingga saat ini belum dipublikasikan secara rinci komponen mana yang akan dipangkas, metode evaluasi yang digunakan, maupun bagaimana dampaknya terhadap kualitas pelayanan Program MBG yang saat ini telah menjangkau jutaan penerima manfaat.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah efisiensi tersebut benar-benar dapat dilakukan tanpa mengurangi kualitas layanan gizi bagi masyarakat.
Kelangkaan BBM Subsidi Jadi Sorotan
Dalam audiensi yang sama, mahasiswa juga menyoroti persoalan distribusi BBM subsidi yang masih dikeluhkan di berbagai daerah.
Menanggapi hal itu, Dasco disebut langsung menghubungi Menteri ESDM, , di hadapan peserta audiensi.
DPR mengklaim pemerintah berkomitmen untuk segera mengatasi berbagai kendala distribusi yang menyebabkan kelangkaan BBM subsidi di sejumlah wilayah. Namun hingga kini belum ada tenggat waktu resmi maupun mekanisme pengawasan yang diumumkan kepada publik terkait realisasi janji tersebut.
Bagi mahasiswa, persoalan ini bukan hanya soal distribusi energi, melainkan menyangkut dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat kecil, nelayan, petani, hingga pelaku usaha mikro di daerah.
Nasib 16 Mahasiswa Trisakti
Poin lain yang mendapat perhatian besar adalah kasus 16 mahasiswa Universitas Trisakti yang masih berstatus tersangka terkait demonstrasi di Balai Kota Jakarta pada Mei 2025.
Dalam pertemuan tersebut, DPR mengaku telah berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.
Bahkan, Saan menyampaikan optimisme bahwa status tersangka para mahasiswa tersebut dapat dicabut dalam waktu sekitar satu minggu.
Pernyataan tersebut disambut positif oleh peserta audiensi. Namun sejumlah kalangan mengingatkan bahwa proses hukum tetap berada di bawah kewenangan aparat penegak hukum dan harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Janji yang Akan Terus Diawasi
Selain tiga isu utama tersebut, DPR juga berjanji meneruskan seluruh aspirasi mahasiswa kepada pemerintah serta meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik.
Meski audiensi berlangsung relatif kondusif dan menghasilkan sejumlah komitmen, mahasiswa menegaskan bahwa perjuangan mereka belum selesai. Mereka menyatakan akan terus mengawal seluruh janji yang telah disampaikan DPR agar tidak berhenti sebagai pernyataan politik sesaat.
Bagi kalangan mahasiswa, ukuran keberhasilan bukanlah banyaknya janji yang diucapkan di ruang audiensi, melainkan sejauh mana janji tersebut diwujudkan dalam kebijakan nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Karena dalam pengalaman politik Indonesia, tidak sedikit tuntutan publik yang berakhir sebagai catatan rapat, tetapi gagal menjadi perubahan yang benar-benar terlaksana.
Redaksi Jakarta, 20 Juni 2026
0 Komentar