Merasa Diintimidasi dan Tak Kunjung Mendapat Kepastian, Karyawan PT MBK Minta Disnaker Ketapang Segera Bertindak
KETAPANG – Seorang karyawan PT MBK, Riko Hamdani Siregar, mengaku telah menempuh berbagai jalur untuk mencari perlindungan atas persoalan ketenagakerjaan yang dialaminya. Namun hingga kini, menurut pengakuannya, ia belum memperoleh kepastian penyelesaian dari instansi yang berwenang.
Riko mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ketapang, termasuk menyampaikan pengaduan kepada mediator hubungan industrial. Bahkan, menurutnya, laporan tersebut telah disampaikan lebih dari satu bulan lalu. Meski demikian, hingga saat ini ia mengaku belum menerima panggilan resmi untuk proses mediasi.
"Saya sudah datang langsung ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ketapang dan juga sudah berkomunikasi dengan mediator. Namun sampai sekarang belum ada panggilan untuk menyelesaikan persoalan yang saya laporkan," ungkap Riko.
Ini kenapa mangkir semuanya pak
Berawal dari Insiden Saat Bertugas
Riko menjelaskan, persoalan yang dialaminya bermula pada 18 Maret 2026, ketika sedang menjalankan tugas pengamanan di lingkungan perumahan perusahaan.
Menurut pengakuannya, saat berusaha mengamankan situasi, ia justru dikejar oleh seseorang yang disebut membawa kampak hingga menyebabkan dirinya terjatuh dan mengalami luka pada bagian kaki.
Ia mengaku telah berupaya melaporkan kejadian tersebut melalui jalur koordinasi internal perusahaan. Namun karena merasa tidak memperoleh respons yang memadai, ia akhirnya memilih melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian dan menjalani pemeriksaan medis (visum).
Meski demikian, Riko menyatakan bahwa saat ini fokus utamanya bukan lagi terhadap proses pidana terhadap terlapor, melainkan pada dugaan adanya kejanggalan dalam penanganan persoalan yang menurutnya terjadi di lingkungan tempatnya bekerja.
"Saya tidak lagi mempermasalahkan pelaku. Yang saya persoalkan adalah bagaimana penanganan perusahaan terhadap peristiwa yang saya alami dan perlindungan terhadap saya sebagai pekerja," katanya.
Surat Cuti
Mengaku Nama Dicatut dalam Kasus Pencurian
Persoalan tersebut, menurut Riko, berlanjut ketika terjadi kasus dugaan pencurian di area perkebunan perusahaan.
Ia mengaku sempat dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan karena namanya disebut-sebut berkaitan dengan perkara tersebut. Namun setelah proses pemeriksaan berlangsung, kasus itu diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian adat terhadap pihak yang menjadi tersangka.
Riko menegaskan dirinya tidak terlibat dalam perkara tersebut. Namun ia mengaku telah mengalami tekanan psikologis karena menurutnya berkembang berbagai informasi di lingkungan kerja yang seolah-olah mengaitkan dirinya dengan kasus tersebut.
Ia juga mengaku muncul berbagai komentar di grup koordinasi internal perusahaan yang menurutnya semakin memperburuk situasi dan membuat dirinya merasa tidak nyaman bekerja.
"Setelah saya memberikan klarifikasi kepada pimpinan bahwa saya tidak terlibat, barulah saya menyampaikan seluruh penjelasan mengenai posisi saya," ujarnya.
Surat Keterangan Sakit
Mengaku Mengalami Intimidasi
Riko yang mengaku telah bekerja sekitar delapan hingga sembilan tahun di perusahaan tersebut menyatakan kondisi kerja yang sebelumnya berjalan baik kini berubah drastis.
Ia mengaku mulai merasa dijauhkan dari lingkungan kerja, kehilangan rasa aman, hingga muncul dugaan bahwa dirinya diarahkan agar keluar dari perusahaan.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat dirinya menyampaikan kepada pimpinan agar memberikan kepastian status apabila perusahaan memang sudah tidak menghendaki dirinya bekerja.
"Saya hanya meminta kepastian. Kalau memang sudah tidak menginginkan saya bekerja, sampaikan secara jelas. Jangan dibuat dalam kondisi yang membuat saya terus merasa tertekan," katanya.
Kordinasi dengan Disnaker Provinsi Kalbar
Persoalkan Status Mangkir
Selain itu, Riko juga mempersoalkan status mangkir yang menurutnya diberikan perusahaan.
Ia mengklaim telah memiliki surat keterangan rumah sakit serta hak cuti yang sah. Bahkan, menurutnya, cuti tersebut digunakan untuk melakukan perjalanan ke Pontianak guna mencari pendampingan hukum bersama media dan tim bantuan hukum terkait persoalan yang sedang dihadapinya.
Namun demikian, ia mengaku tetap dinyatakan mangkir selama enam hari berturut-turut.
Menurut Riko, kondisi tersebut semakin menguatkan kekhawatirannya bahwa dirinya sedang diarahkan menuju proses pemutusan hubungan kerja.
Konsultasi ke Kadis Dinasker Ketapang
Harap Disnaker Segera Memediasi
Merasa belum mendapatkan perkembangan atas laporannya di tingkat kabupaten, Riko mengaku telah mencoba meminta bantuan kepada Dinas Tenaga Kerja tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
Ia berharap pemerintah dapat segera memfasilitasi mediasi antara dirinya dengan pihak perusahaan agar persoalan yang berlangsung selama hampir dua bulan tersebut memperoleh kepastian hukum dan penyelesaian yang adil.
"Saya hanya ingin mendapatkan perlindungan sebagai pekerja. Saya berharap pemerintah dapat membantu menyelesaikan persoalan ini melalui mekanisme yang berlaku sehingga tidak ada lagi tekanan ataupun ketidakjelasan terhadap status pekerjaan saya," ujarnya.
Riko juga menyampaikan harapannya agar seluruh proses penyelesaian sengketa hubungan industrial dapat dilakukan secara objektif, profesional, serta menjunjung asas keadilan bagi seluruh pihak.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT MBK maupun Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ketapang belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai pengakuan dan dugaan yang disampaikan oleh Riko Hamdani Siregar. Media tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi seluruh pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
0 Komentar