JAKARTA – PONTIANAK – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memicu perdebatan di berbagai daerah. Di satu sisi, program ini dipuji karena membantu pemenuhan gizi anak-anak dan menggerakkan ekonomi lokal. Namun di sisi lain, sebagian kelompok masyarakat menilai anggaran yang digelontorkan terlalu besar di tengah masih tingginya harga kebutuhan pokok, biaya hidup, dan terbatasnya lapangan pekerjaan.
Perdebatan tersebut kembali mencuat setelah gelombang demonstrasi dengan sikap yang saling berlawanan terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta, Aliansi Perempuan Indonesia turun ke jalan membawa alat-alat dapur dan berbagai atribut rumah tangga untuk menyuarakan penolakan terhadap program MBG. Sementara di Pontianak, ratusan emak-emak dan masyarakat Kalimantan Barat justru menggelar aksi dukungan agar program tersebut tetap dilanjutkan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa MBG bukan lagi sekadar program pemerintah, melainkan telah menjadi isu sosial, ekonomi, dan politik yang memunculkan perdebatan luas di tengah masyarakat.
Emak-Emak Jakarta: Harga Sembako Lebih Mendesak
Dalam aksi yang berlangsung di kawasan Istana Negara pada 18 Juni 2026, massa Aliansi Perempuan Indonesia menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan persoalan ekonomi rumah tangga yang saat ini dirasakan langsung oleh masyarakat.
Mereka membawa alat-alat dapur sebagai simbol beratnya beban yang harus ditanggung para ibu rumah tangga akibat naiknya harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, dan menurunnya daya beli masyarakat.
Perwakilan massa menyebut banyak keluarga yang saat ini lebih membutuhkan stabilitas harga pangan, ketersediaan lapangan kerja, dan perlindungan ekonomi dibanding program yang dianggap menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar.
Bagi kelompok ini, pertanyaan yang muncul sederhana: jika anggaran ratusan triliun rupiah tersedia untuk MBG, mengapa persoalan harga sembako, pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat belum terselesaikan secara maksimal?
Emak-Emak Pontianak: MBG Jangan Dihentikan
Berbeda dengan di Jakarta, suara yang muncul di Pontianak justru menunjukkan dukungan terhadap keberlanjutan Program MBG.
Ratusan emak-emak, pekerja dapur SPPG, orang tua siswa, hingga masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat turun ke Bundaran Digulis Untan untuk meminta pemerintah mempertahankan program tersebut.
Mereka mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan MBG, termasuk kualitas dan variasi menu makanan yang diberikan kepada anak-anak. Namun menurut mereka, solusi yang tepat adalah melakukan evaluasi dan perbaikan, bukan menghentikan program.
Bagi para orang tua yang merasakan langsung manfaatnya, MBG dianggap membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga sekaligus memastikan anak-anak mendapatkan asupan makanan yang lebih baik selama berada di sekolah.
Siapa yang Diuntungkan?
Pendukung MBG berpendapat bahwa manfaat program ini tidak hanya dirasakan siswa penerima makanan.
Program tersebut juga menciptakan efek ekonomi berantai yang melibatkan petani, nelayan, peternak, UMKM pangan, pekerja dapur, hingga pelaku distribusi bahan makanan.
Ribuan dapur MBG yang beroperasi di berbagai daerah membutuhkan pasokan beras, telur, sayuran, ikan, ayam, buah-buahan, dan berbagai bahan pangan lainnya setiap hari.
Artinya, apabila dikelola dengan baik, program ini dapat menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat dari tingkat desa hingga perkotaan.
Selain itu, tujuan jangka panjang MBG adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui perbaikan gizi anak-anak sejak usia sekolah.
Siapa yang Merasa Dirugikan?
Kelompok yang kritis terhadap MBG umumnya tidak menolak tujuan program, tetapi mempertanyakan prioritas anggaran dan tata kelolanya.
Mereka khawatir anggaran yang sangat besar justru membuka peluang terjadinya pemborosan, inefisiensi, hingga praktik korupsi apabila pengawasan tidak dilakukan secara ketat.
Sebagian kalangan juga menilai bahwa masyarakat miskin membutuhkan solusi yang lebih langsung, seperti penciptaan lapangan kerja, stabilisasi harga pangan, subsidi energi, serta peningkatan pendapatan keluarga.
Muncul pula kekhawatiran bahwa jika program tidak dikelola secara transparan, maka manfaat ekonomi yang seharusnya dinikmati rakyat justru lebih banyak dinikmati oleh pihak-pihak tertentu dalam rantai pengadaan.
Pro dan Kontra yang Sama-Sama Berangkat dari Kepentingan Rakyat
Menariknya, baik kelompok yang mendukung maupun yang menolak MBG sebenarnya mengangkat persoalan yang sama, yaitu kesejahteraan rakyat.
Kelompok pendukung menilai MBG penting untuk masa depan anak-anak Indonesia dan perekonomian lokal.
Sementara kelompok yang mengkritik mempertanyakan apakah anggaran besar tersebut sudah digunakan secara tepat dan apakah kebutuhan mendesak masyarakat saat ini telah menjadi prioritas pemerintah.
Karena itu, perdebatan mengenai MBG sesungguhnya bukan sekadar soal setuju atau tidak setuju, melainkan bagaimana memastikan program tersebut benar-benar tepat sasaran, bebas dari penyimpangan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.
Tantangan Pemerintah
Di tengah menguatnya pro dan kontra, tantangan terbesar pemerintah adalah membuktikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis mampu berjalan secara transparan, efisien, dan memberikan hasil nyata.
Jika program berhasil meningkatkan gizi anak, menggerakkan ekonomi lokal, serta bebas dari praktik korupsi, maka dukungan publik berpotensi semakin menguat.
Namun jika yang muncul justru persoalan kualitas makanan, ketidakjelasan pengelolaan anggaran, atau dugaan penyimpangan, maka kritik terhadap program ini diperkirakan akan terus membesar.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menilai dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh rakyat.
Fredy Legito 20 Juni 2026
0 Komentar