Aksi Berbeda Sikap Bertemu di Ruang Publik: Kritik Tata Kelola, Dukungan Manfaat, dan Tuntutan Transparansi Program Pemerintah
PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian dalam rangkaian aksi penyampaian aspirasi di kawasan Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak. Dua kelompok aspirasi dengan sudut pandang berbeda menyampaikan pesan masing-masing, mulai dari desakan evaluasi kebijakan hingga dukungan agar program tetap dilanjutkan dengan perbaikan tata kelola.
Pada aksi mahasiswa yang berlangsung Kamis (18/6/2026), sejumlah elemen mahasiswa menyuarakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, khususnya terkait penggunaan anggaran, dampak terhadap sektor pendidikan, serta mekanisme pelaksanaan di lapangan.
Ketua BEM FKIP Universitas Tanjungpura, Fahri Andhika, menegaskan bahwa mahasiswa tidak menolak tujuan dasar MBG yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. Namun, menurutnya, setiap kebijakan publik harus diuji melalui efektivitas, transparansi, dan dampak nyata bagi masyarakat.
“Anak-anak Indonesia tentu berhak mendapatkan kehidupan yang sehat. Tetapi sebuah kebijakan tidak bisa hanya dinilai dari niatnya, melainkan bagaimana implementasinya di lapangan,” ujar Fahri.
Mahasiswa menilai pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan MBG tidak mengurangi perhatian terhadap kebutuhan dasar pendidikan, peningkatan kualitas guru, pembangunan infrastruktur pendidikan, serta sektor lain yang masih menghadapi berbagai persoalan.
Fahri juga menyoroti kondisi pembangunan di Kalimantan Barat yang masih menghadapi tantangan, mulai dari pemerataan pendidikan, pembangunan wilayah, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Program sebesar MBG harus berjalan seiring dengan penyelesaian persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat,” katanya.
Selain persoalan anggaran, mahasiswa juga menyoroti dugaan beban tambahan terhadap tenaga pendidik dalam pelaksanaan program di lingkungan sekolah. Mereka menilai peran utama guru harus tetap fokus pada proses pembelajaran.
Mahasiswa juga meminta adanya transparansi dan pengawasan publik terhadap pelaksanaan MBG agar tidak terjadi penyimpangan maupun konflik kepentingan dalam pengelolaan program.
“Di era digital, masyarakat berhak mendapatkan keterbukaan informasi. Setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegas Fahri.
Di Sisi Lain, Masyarakat Minta MBG Tetap Dilanjutkan
Sementara itu, aksi berbeda berlangsung Sabtu (20/6/2026) di lokasi yang sama. Sejumlah emak-emak, pekerja dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), orang tua siswa, relawan, dan masyarakat menyampaikan dukungan agar program MBG tetap berjalan.
Meski diguyur hujan, peserta aksi tetap menyampaikan aspirasi dengan meminta pemerintah tidak menghentikan program tersebut, namun melakukan pembenahan agar kualitas pelaksanaan semakin baik.
Koordinator aksi, Majidah Majid, mengatakan masyarakat merasakan manfaat dari keberadaan MBG, terutama bagi anak-anak penerima manfaat.
Namun, ia juga meminta pemerintah memperbaiki sistem pengawasan, variasi menu, serta mencegah adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program.
“MBG jangan dihapus, tetap berjalan. Tetapi penyelewengan di dapur MBG harus diberantas dan penyajian makanan untuk anak-anak harus diperbaiki,” ujar Majidah.
Menurutnya, makanan bergizi tidak hanya dilihat dari kandungan gizi, tetapi juga perlu memperhatikan variasi dan kualitas makanan yang diberikan.
Kanjeng Prabu Nyatakan Dukungan Kawal Program MBG
Dalam aksi dukungan tersebut, organisasi Kanjeng Prabu juga menyatakan komitmennya untuk ikut mengawal keberlanjutan program MBG.
Ketua Umum Kanjeng Prabu, Heriyanto, mengatakan pihaknya siap menjadi bagian dari masyarakat yang ikut memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan.
“Kami Kanjeng Prabu siap mengawal program MBG agar berjalan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” ujar Heriyanto.
Ia mengajak masyarakat menjaga persatuan serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya.
Menurutnya, perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar, namun kepentingan masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama.
Aspirasi Berbeda, Tujuan Sama: Perbaikan dan Pengawasan
Rangkaian aksi di Digulis Pontianak menunjukkan adanya dua pandangan publik terhadap program MBG. Sebagian masyarakat menilai program tersebut memberikan manfaat dan perlu dilanjutkan, sementara mahasiswa mendorong evaluasi agar kebijakan berjalan lebih tepat sasaran dan tidak mengabaikan sektor lain.
Baik pihak pendukung maupun pengkritik sama-sama menyoroti pentingnya transparansi, pengawasan, serta perbaikan tata kelola agar program yang menggunakan anggaran negara dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Setelah menyampaikan aspirasi, massa aksi membubarkan diri secara tertib. Arus lalu lintas di sekitar kawasan Bundaran Digulis kembali normal dan situasi berlangsung kondusif.
Fredy Legito
0 Komentar