Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah oknum yang datang hanya bermodalkan Kartu Tanda Anggota (KTA) atau kartu pers mengaku sebagai wartawan dari berbagai media. Mereka disebut-sebut rutin mendatangi lokasi usaha, bahkan ada yang datang hampir setiap bulan dengan tujuan meminta sejumlah uang, jatah bahan bakar minyak (BBM), atau fasilitas tertentu kepada pengelola SPBU.
Modus yang digunakan umumnya dengan mencari-cari kesalahan operasional di lapangan. Salah satu tuduhan yang kerap dilontarkan adalah dugaan SPBU melayani pelangsir BBM. Temuan atau dugaan tersebut kemudian dijadikan alat tekanan untuk menakut-nakuti pengelola usaha.
Tidak sedikit pengelola usaha yang mengaku merasa terintimidasi ketika oknum tersebut mengancam akan menaikkan berita negatif, melakukan publikasi sepihak, atau melaporkan ke instansi tertentu apabila permintaan mereka tidak dipenuhi. Praktik semacam ini dinilai telah bergeser dari fungsi kontrol sosial yang menjadi tugas pers menjadi tindakan yang mengarah pada dugaan pemerasan.
Para pelaku usaha berharap aparat penegak hukum dapat memberikan perhatian serius terhadap fenomena tersebut. Sebab, keberadaan oknum-oknum yang mengatasnamakan profesi wartawan tidak hanya merugikan dunia usaha, tetapi juga merusak nama baik insan pers yang selama ini bekerja secara profesional dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik.
Wartawan Profesional Tidak Meminta Uang
Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan memiliki kewajiban mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang telah ditetapkan Dewan Pers. Seorang wartawan profesional bekerja berdasarkan fakta, melakukan verifikasi informasi, serta tidak meminta ataupun menerima imbalan yang dapat memengaruhi independensi pemberitaan.
Praktik meminta uang, jatah BBM, atau fasilitas tertentu kepada narasumber dengan dalih pemberitaan jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang profesional. Oleh karena itu, masyarakat dan pelaku usaha diminta untuk tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dari pihak-pihak yang mengaku sebagai wartawan namun menjalankan aktivitas yang menyimpang dari profesinya.
Langkah Menghadapi Oknum yang Mengaku Wartawan
Pengelola usaha, termasuk SPBU, disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut apabila menghadapi oknum yang diduga melakukan intimidasi atau pemerasan:
1. Verifikasi Identitas dan Legalitas Media Pastikan yang bersangkutan memiliki identitas yang jelas, kartu pers yang masih berlaku, serta bekerja pada perusahaan pers yang memiliki alamat dan struktur redaksi yang jelas.
2. Minta Tujuan dan Dasar Konfirmasi Jika ada dugaan pelanggaran yang disampaikan, mintalah data, bukti, serta konfirmasi resmi sesuai mekanisme jurnalistik yang berlaku.
3. Tolak Permintaan yang Tidak Sesuai Aturan Pengelola usaha tidak memiliki kewajiban memberikan uang bulanan, jatah BBM, ataupun fasilitas lainnya kepada pihak yang mengatasnamakan wartawan.
4. Dokumentasikan Seluruh Interaksi Simpan bukti percakapan, rekaman CCTV, pesan singkat, maupun dokumentasi lainnya yang dapat dijadikan bukti apabila terjadi intimidasi atau ancaman.
5. Laporkan ke Aparat Penegak Hukum Apabila terdapat unsur ancaman, pemaksaan, atau permintaan uang dengan tujuan tertentu, korban dapat melaporkannya kepada kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dapat Dijerat Pidana
Praktik meminta uang atau fasilitas dengan cara mengancam akan memberitakan, mencemarkan nama baik, atau melaporkan pihak tertentu dapat berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Masyarakat diharapkan dapat membedakan antara wartawan profesional yang menjalankan tugas jurnalistik secara independen dengan oknum yang memanfaatkan atribut pers untuk kepentingan pribadi. Kebebasan pers merupakan pilar demokrasi yang harus dijaga, namun penyalahgunaan profesi pers untuk mencari keuntungan pribadi tidak dapat dibenarkan dan harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.
Maraknya fenomena oknum mengaku wartawan yang mendatangi pelaku usaha dengan tujuan meminta uang bulanan menjadi alarm bagi seluruh pihak. Selain merugikan dunia usaha, tindakan tersebut juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi jurnalis yang sejatinya bertugas menyampaikan informasi secara objektif, berimbang, dan bertanggung jawab.
Rizky/ Hamzah
0 Komentar