Atas temuan tersebut, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang saat ini tengah ditangani dan mempertimbangkan penetapan tersangka baru apabila ditemukan bukti yang cukup.
Pernyataan tersebut disampaikan Boyamin menyusul perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Meminta Kejagung mengembangkan penyidikan dugaan korupsi BGN yang telah menetapkan tiga tersangka dengan menambah setidaknya satu lagi tersangka. Dari temuan saya, ada pejabat tinggi yang diduga memiliki sekitar 20 dapur umum atau SPPG," ujar Boyamin dalam keterangan yang dikutip pada Jumat (5/6/2026).
Menurut Boyamin, pejabat yang memiliki fungsi pengawasan di lingkungan BGN seharusnya tidak terlibat secara langsung dalam kepemilikan maupun pengelolaan SPPG yang menjadi bagian dari program pemerintah tersebut.
Ia menilai, apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka kondisi itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena pejabat yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan justru diduga memiliki keterkaitan dengan objek yang diawasi.
"Fungsi pejabat tersebut adalah melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan. Karena itu, jika benar memiliki sejumlah SPPG, tentu perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan ada atau tidaknya konflik kepentingan," katanya.
Dugaan Penyimpangan Perlu Didalami
Boyamin juga menyebut dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG sebenarnya telah menjadi perhatian sejak awal pelaksanaan program. Oleh sebab itu, menurutnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat tanpa memandang jabatan maupun posisi.
Meski demikian, hingga saat ini tuduhan yang disampaikan MAKI masih berupa dugaan dan belum dibuktikan melalui proses hukum yang berkekuatan tetap.
MAKI menegaskan bahwa seluruh informasi yang dimiliki akan disampaikan secara resmi kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Akan Disertai Nama dan Data Pendukung
Boyamin memastikan laporan yang akan disampaikan kepada Kejagung tidak hanya berupa dugaan semata, tetapi juga akan dilengkapi dengan identitas pihak yang dimaksud beserta data pendukung yang menurutnya dapat membantu proses penyelidikan.
"Saya akan melaporkan secara resmi kepada Kejaksaan Agung dengan surat resmi yang dilengkapi nama yang bersangkutan, lokasi dapur umum atau SPPG yang diduga terkait, serta fungsi jabatannya," ujarnya.
Ia berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, transparan, dan objektif guna memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara yang dimaksud.
MAKI Siap Tempuh Jalur Praperadilan
Lebih lanjut, Boyamin menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut. Bahkan, apabila laporan yang disampaikan tidak ditindaklanjuti, MAKI membuka kemungkinan menempuh langkah hukum melalui mekanisme praperadilan.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap proses penegakan hukum serta untuk memastikan setiap dugaan tindak pidana korupsi memperoleh penanganan yang transparan dan akuntabel.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Badan Gizi Nasional maupun Kejaksaan Agung terkait pernyataan dan rencana pelaporan yang disampaikan oleh MAKI.
Kasus ini masih berada pada tahap penyampaian dugaan dan klaim dari pelapor. Oleh karena itu, seluruh pihak yang disebut dalam perkara ini tetap harus dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
0 Komentar