Oleh: Fredy Legito
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang menjadi salah satu program strategis pemerintah yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui belanja pangan dalam jumlah besar.
Dengan nilai belanja yang diperkirakan mencapai sekitar Rp120 triliun setiap tahun, program ini memiliki potensi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Dana sebesar itu semestinya mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi sektor pertanian, peternakan, perikanan, koperasi, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Namun, berbagai hasil evaluasi menunjukkan manfaat ekonomi program tersebut belum sepenuhnya mengalir kepada produsen pangan di tingkat hulu. Sebagian besar nilai ekonomi justru masih terkonsentrasi pada distributor, vendor, dan pemasok berskala besar.
Paradoks Belanja Pangan Nasional
Dalam teori ekonomi pembangunan, belanja pemerintah merupakan instrumen untuk meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas pendapatan masyarakat.
Apabila seluruh kebutuhan pangan Program MBG dipenuhi oleh petani, nelayan, peternak, dan UMKM lokal, maka akan tercipta kepastian pasar yang mampu meningkatkan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Sebaliknya, apabila sebagian besar pengadaan dikuasai oleh pemasok besar, maka manfaat ekonomi lebih banyak berhenti pada mata rantai distribusi dibandingkan dinikmati oleh produsen utama.
Inilah paradoks yang kini menjadi perhatian berbagai kalangan.
Akar Persoalan Ada pada Rantai Pasok
Sejumlah pengamat menilai persoalan utama bukan berada pada tujuan kebijakan MBG, melainkan pada desain rantai pasoknya.
Petani, nelayan, dan peternak skala kecil masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari kapasitas produksi, akses pembiayaan, standar kualitas, hingga kemampuan memenuhi pasokan dalam jumlah besar secara berkelanjutan.
Di sisi lain, perusahaan pemasok besar telah memiliki jaringan logistik, sistem penyimpanan, serta kemampuan administrasi yang jauh lebih siap mengikuti mekanisme pengadaan pemerintah.
Kondisi tersebut membuat pelaku usaha kecil sulit bersaing sehingga nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati pelaku distribusi.
Produk Lokal Belum Menjadi Prioritas Utama
Dalam konsep local economic development, setiap belanja pemerintah seharusnya mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah tempat program dilaksanakan.
Jika kebutuhan pangan sekolah dipenuhi dari petani dan nelayan setempat, maka uang negara akan berputar di daerah tersebut, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat usaha lokal, dan membuka lapangan kerja baru.
Namun dalam praktiknya, rantai distribusi yang panjang menyebabkan sebagian besar keuntungan ekonomi justru berada di tingkat perantara.
Fredy Legito: Persoalan Ada pada Struktur Distribusi
Jurnalis asal Kalimantan Barat, Fredy Legito, menilai persoalan utama Program MBG bukan terletak pada tujuan kebijakannya, melainkan pada desain distribusi anggaran yang belum sepenuhnya berpihak kepada produsen pangan di tingkat bawah.
"Masalah utamanya bukan pada niat kebijakan, tetapi pada desain rantai distribusi dan struktur pasar yang menghubungkan anggaran tersebut dengan pelaku di hulu seperti petani dan nelayan," ujarnya.
Menurut Fredy, belanja pangan dalam jumlah besar memang menciptakan aktivitas ekonomi yang tinggi, tetapi sebagian besar nilai ekonominya masih berhenti pada agregator, vendor, distributor, hingga kontraktor pengadaan.
"Akibatnya, meskipun nilai anggaran sangat besar, yang benar-benar mengalir kepada produsen primer relatif kecil karena mereka belum terintegrasi langsung dalam rantai pasok program," katanya.
Ia menjelaskan terdapat beberapa persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi.
Pertama, skala produksi petani dan nelayan kecil masih belum mampu memenuhi kebutuhan pasokan dalam jumlah besar secara berkelanjutan.
Kedua, sistem pengadaan pemerintah masih lebih menitikberatkan pada efisiensi administrasi dan kepastian pasokan dibanding keberpihakan kepada produsen lokal.
Ketiga, lemahnya kelembagaan koperasi dan kelompok usaha menyebabkan posisi tawar petani dan nelayan masih rendah.
"Selama belum ada kebijakan afirmatif yang secara eksplisit mengutamakan petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM lokal sebagai pemasok utama, sistem akan cenderung memilih jalur distribusi yang paling mudah secara administratif, meskipun manfaat ekonominya menjadi kurang merata," jelasnya.
Peran Koperasi Menjadi Solusi
Banyak ekonom menilai penguatan koperasi menjadi salah satu solusi paling realistis.
Melalui koperasi, hasil panen petani, tangkapan nelayan, maupun produk peternak dapat dihimpun, distandardisasi, disimpan, dan didistribusikan sesuai kebutuhan dapur MBG.
Selain koperasi, Gapoktan, kelompok nelayan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta UMKM pangan juga dinilai perlu memperoleh akses pembiayaan, pelatihan, dan dukungan logistik agar mampu menjadi bagian dari rantai pasok nasional.
Momentum Memperkuat Ekonomi Rakyat
Program MBG sejatinya memiliki peluang menjadi motor penggerak ekonomi desa apabila seluruh rantai pasoknya dibangun berbasis potensi lokal.
Sayuran berasal dari kelompok tani desa, ikan dipasok nelayan setempat, telur dari peternak lokal, sementara pengolahan makanan melibatkan UMKM daerah.
Model seperti itu tidak hanya meningkatkan kualitas gizi peserta didik, tetapi juga menciptakan kepastian pasar bagi petani, memperkuat ekonomi pedesaan, mengurangi biaya distribusi, serta membuka lapangan kerja baru.
Kesimpulan
Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi sosial sekaligus investasi ekonomi jangka panjang. Belanja pangan sekitar Rp120 triliun setiap tahun merupakan peluang besar untuk memperkuat ekonomi kerakyatan apabila dikelola dengan sistem pengadaan yang inklusif.
Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah makanan bergizi yang tersaji bagi peserta didik, tetapi juga dari sejauh mana anggaran negara mampu meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM lokal sebagai fondasi ketahanan pangan nasional.
Tanpa pembenahan rantai pasok yang lebih berpihak kepada produsen lokal, potensi besar program ini dikhawatirkan hanya akan memperkuat mata rantai distribusi, sementara pelaku utama sektor pangan tetap berada di posisi paling lemah dalam menikmati manfaat ekonomi.
0 Komentar